Hari ini
Cuaca 0oC
BREAKING NEWS
JAWA BARAT
Jenazah TKW Tasmi yang Tertahan di Malaysia Tiba di Kampung Halaman

Jenazah TKW Tasmi yang Tertahan di Malaysia Tiba di Kampung Halaman

Pemprov Jabar Jelaskan Alasan Melibatkan TNI/Polri dalam MPLS

Pemprov Jabar Jelaskan Alasan Melibatkan TNI/Polri dalam MPLS

Geng Motor Serang Polisi di Majalengka, Empat Pelaku Ditangkap

Geng Motor Serang Polisi di Majalengka, Empat Pelaku Ditangkap

Ridwan Kamil Protes Delay 10 Jam di Bandara Ngurah Rai, Jadwal Overlay Jadi Sorotan

Ridwan Kamil Protes Delay 10 Jam di Bandara Ngurah Rai, Jadwal Overlay Jadi Sorotan

Proyek Drainase Rp 2 M di Jalan Niaga Karawang Dinilai Tak Profesional

Proyek Drainase Rp 2 M di Jalan Niaga Karawang Dinilai Tak Profesional

Sekda Jabar Pastikan Sekolah Rakyat Siap Beroperasi

Sekda Jabar Pastikan Sekolah Rakyat Siap Beroperasi

Harga Beras Naik, Pedagang Keluhkan Penurunan Pembeli

Harga Beras Naik, Pedagang Keluhkan Penurunan Pembeli

Hj. Sri Rahayu.SH: Masyarakat Harus Paham Regulasi Pendidikan di Jabar

Hj. Sri Rahayu.SH: Masyarakat Harus Paham Regulasi Pendidikan di Jabar

DPRD Karawang Tegas Minta Pemerintah Berlakukan Sistem Keadilan Pendidikan Swasta dan Negeri

DPRD Karawang Tegas Minta Pemerintah Berlakukan Sistem Keadilan Pendidikan Swasta dan Negeri

Legislator Usulkan Penambahan Sarana Griya Lansia di Karawang

Legislator Usulkan Penambahan Sarana Griya Lansia di Karawang

Mulai Senin 14 Juli 2025, Disdikpora Berlakukan Masuk Sekolah Jam 06.30 WIB

Mulai Senin 14 Juli 2025, Disdikpora Berlakukan Masuk Sekolah Jam 06.30 WIB

Polda Jabar Gelar Operasi Patuh Lodaya 2025

Polda Jabar Gelar Operasi Patuh Lodaya 2025

Wajib Patuhi Demi Desa Bersinar, Seluruh Perangkat Desa Wajib Tes Urine

Wajib Patuhi Demi Desa Bersinar, Seluruh Perangkat Desa Wajib Tes Urine

FH UBP Karawang dan Peradi Gelar PKPA Angkatan IX

FH UBP Karawang dan Peradi Gelar PKPA Angkatan IX

Geng Motor di Majalengka Serang Aparat, Polisi Terluka

Geng Motor di Majalengka Serang Aparat, Polisi Terluka

Pemkab Karawang Batalkan Rencana Pembangunan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kampung Leuwisisir di Telukjambe Barat

Pemkab Karawang Batalkan Rencana Pembangunan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kampung Leuwisisir di Telukjambe Barat

Polda Jabar Bongkar Laboratorium Sabu Jaringan Internasional

Polda Jabar Bongkar Laboratorium Sabu Jaringan Internasional

Ini Ungkapan Dicky Chandra Hal Korupsi dan Disebut Bodoh

Ini Ungkapan Dicky Chandra Hal Korupsi dan Disebut Bodoh

Bandung: Pencemaran Sungai Citarum yang sempat menjadi perbincangan publik beberapa waktu lalu akhirnya berbuntut sanksi tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. PT Pindo Deli I, perusahaan yang dinyatakan sebagai pelaku pencemaran, dijatuhi denda administratif senilai lebih dari Rp 3,5 miliar. Foto : Sungai Citarum Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, mengungkapkan bahwa denda ini merupakan bentuk paksaan pemerintah dan sanksi administratif atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaan. “Sudah terbukti bahwa PT Pindo Deli I melanggar kesepakatan lingkungan, terutama dalam pengelolaan limbahnya,” ujar Ai, Kamis (10/7/2025). Pelanggaran tersebut mengakibatkan perubahan warna air Sungai Citarum menjadi kebiruan di wilayah Telukjambe Timur, Karawang. Pemeriksaan DLH menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melanggar dokumen perizinan lingkungan, tetapi juga gagal memenuhi baku mutu limbah dan standar operasional instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2024, denda dihitung sebesar 2,5 persen dari nilai investasi perusahaan, yakni sekitar Rp 3 miliar. “Namun ada tambahan denda karena pelanggaran baku mutu dan IPAL, sehingga totalnya mencapai Rp 3.561.450.000,” jelas Ai. Meski keputusan sanksi telah diterbitkan, DLH Jawa Barat belum bisa langsung menyerahkan surat keputusan tersebut kepada pihak perusahaan. Sebab, denda yang dikenakan termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus terlebih dahulu mendapat kode billing dari pemerintah pusat. “Ini bukan hanya urusan administratif. Kami juga sedang menghitung potensi kerugian lingkungan bersama tenaga ahli untuk melanjutkan proses hukum perdata,” ujar Ai. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan bagi pelaku industri lain agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, terutama terhadap ekosistem Sungai Citarum yang selama ini mengalami tekanan akibat limbah industri.(*)

Bandung: Pencemaran Sungai Citarum yang sempat menjadi perbincangan publik beberapa waktu lalu akhirnya berbuntut sanksi tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. PT Pindo Deli I, perusahaan yang dinyatakan sebagai pelaku pencemaran, dijatuhi denda administratif senilai lebih dari Rp 3,5 miliar. Foto : Sungai Citarum Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, mengungkapkan bahwa denda ini merupakan bentuk paksaan pemerintah dan sanksi administratif atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaan. “Sudah terbukti bahwa PT Pindo Deli I melanggar kesepakatan lingkungan, terutama dalam pengelolaan limbahnya,” ujar Ai, Kamis (10/7/2025). Pelanggaran tersebut mengakibatkan perubahan warna air Sungai Citarum menjadi kebiruan di wilayah Telukjambe Timur, Karawang. Pemeriksaan DLH menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melanggar dokumen perizinan lingkungan, tetapi juga gagal memenuhi baku mutu limbah dan standar operasional instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2024, denda dihitung sebesar 2,5 persen dari nilai investasi perusahaan, yakni sekitar Rp 3 miliar. “Namun ada tambahan denda karena pelanggaran baku mutu dan IPAL, sehingga totalnya mencapai Rp 3.561.450.000,” jelas Ai. Meski keputusan sanksi telah diterbitkan, DLH Jawa Barat belum bisa langsung menyerahkan surat keputusan tersebut kepada pihak perusahaan. Sebab, denda yang dikenakan termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus terlebih dahulu mendapat kode billing dari pemerintah pusat. “Ini bukan hanya urusan administratif. Kami juga sedang menghitung potensi kerugian lingkungan bersama tenaga ahli untuk melanjutkan proses hukum perdata,” ujar Ai. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan bagi pelaku industri lain agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, terutama terhadap ekosistem Sungai Citarum yang selama ini mengalami tekanan akibat limbah industri.(*)

Ono Sebut Kinerja Fiskal Jabar Melemah, Gambaran Perbaikan Perlu Dilakukan " One Man Show "

Ono Sebut Kinerja Fiskal Jabar Melemah, Gambaran Perbaikan Perlu Dilakukan " One Man Show "

Hide Ads Show Ads