BNPB Percepat Pembangunan 2.299 Huntara untuk Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
Aceh : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Berdasarkan data BNPB hingga 14 Januari 2026, total 2.299 unit huntara direncanakan dibangun di berbagai kecamatan.
Huntara tersebut diperuntukkan bagi kepala keluarga dengan kategori rumah rusak berat, hanyut, hingga hilang akibat bencana.
Pelaksana Harian Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Djohan Darmawan menjelaskan pembangunan huntara dilakukan melalui dua skema, yakni pembangunan langsung oleh BNPB serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan sektor swasta.
“Pembangunan huntara terpusat berada di 10 titik di beberapa kecamatan. Sebagian lokasi sudah mulai dibangun sejak awal Januari dan ditargetkan rampung pada akhir Januari, sehingga menjelang bulan puasa masyarakat sudah dapat menempatinya,” ujar Djohan dalam keterangan tertulisnya, Kamis 15 Januari 2026.
Ia menegaskan aspek kenyamanan dan kesehatan menjadi prioritas utama, terutama ketersediaan sanitasi seperti MCK serta jaringan listrik.
Saat ini, PLN tengah memproses pemasangan jaringan listrik di sejumlah lokasi, sementara pembangunan sumur bor untuk kebutuhan air bersih juga akan dilakukan dalam waktu dekat.
Salah satu lokasi pembangunan huntara berada di Desa Pematang Durian, Kecamatan Sekerak.
Huntara dibangun di atas lahan seluas sekitar 8.672,6 meter persegi dengan sistem kopel berukuran 18 x 7,2 meter yang terdiri atas beberapa unit hunian dalam satu rangkaian.
Setiap unit berukuran 3,6 x 4,8 meter, dilengkapi kamar mandi berukuran 1,2 x 1,2 meter serta teras seluas 1,2 x 3,6 meter.
Desain kopel dipilih untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, memudahkan penyediaan fasilitas bersama, serta mendukung penataan lingkungan huntara yang layak huni.
Untuk mengejar target penyelesaian, BNPB melakukan percepatan pembangunan dengan menambah personel di lapangan, melibatkan masyarakat setempat, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta. Kondisi cuaca yang relatif cerah turut mendukung proses pembangunan.
Secara rinci, BNPB membangun 1.505 unit huntara, terdiri atas 323 unit huntara insitu yang dibangun dekat lokasi asal tempat tinggal warga.
Huntara insitu tersebar di Kecamatan Karang Baru (203 unit), Manyak Payed (22 unit), Bendahara (48 unit), Banda Mulia (2 unit), Rantau (28 unit), dan Kota Kualasimpang (20 unit).
Selain itu, sebanyak 1.182 unit huntara terpusat dibangun di Kecamatan Sekerak (121 unit), Bandar Pusaka (245 unit), Tamiang Hulu (481 unit), Rantau (116 unit), Seruway (34 unit), Kota Kualasimpang (35 unit), dan Kejuruan Muda (150 unit).
Melalui dukungan kementerian, lembaga, dan sektor swasta, direncanakan pula pembangunan 794 unit huntara.
Rinciannya, Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru sebanyak 600 unit di atas lahan dari Danantara; Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru sebanyak 84 unit dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum; Kecamatan Karang Baru (eks-kios) sebanyak 10 unit dari Dompet Dhuafa; serta Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak sebanyak 100 unit dengan dukungan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Penentuan lokasi huntara dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) guna memastikan lokasi berada di zona aman dari potensi ancaman bencana. BNPB juga berkoordinasi dengan camat, kepala desa, dan BPBD untuk melakukan verifikasi ulang data agar bantuan tepat sasaran.
Djohan berharap melalui sinergi seluruh pihak, masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian sementara yang aman, layak, dan nyaman sembari menunggu pembangunan hunian tetap.(*)

