11 Daerah di Aceh Perpanjang Tanggap Darurat, BNPB Sebut Bakal Fokus pada Wilayah Terdampak Parah
Sumatera: BNPB fokus optimalkan penanganan pascabanjir di 11 kabupaten/kota serta memulai tahap pemulihan pada wilayah transisi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi bahwa mayoritas wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh resmi memperpanjang masa status tanggap darurat.(26/12/25).
Langkah ini diambil guna memastikan penanganan dampak cuaca ekstrem di wilayah tersebut berjalan lebih komprehensif.
Kepala BNPB, Suharyanto, menyatakan bahwa dari total 18 kabupaten dan kota yang terdampak, 11 di antaranya memutuskan untuk menambah durasi masa tanggap darurat hingga satu pekan ke depan.
Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam proses evakuasi dan penyaluran bantuan.
"Sebanyak 11 dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh memperpanjang status tanggap darurat. Sedangkan tujuh kabupaten/kota lainnya kini sudah beralih dari transisi darurat ke pemulihan," ujar Suharyanto dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat 26 Desember 2025.
Adapun wilayah yang memperpanjang status tersebut meliputi Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Kota Lhokseumawe.
Fokus pada Wilayah Terdampak Parah
Berdasarkan evaluasi lapangan, BNPB mengategorikan tujuh kabupaten mengalami dampak kerusakan yang signifikan akibat banjir. Wilayah tersebut menjadi prioritas utama penanganan, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
Di sisi lain, tujuh wilayah lainnya seperti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil kini mulai memasuki fase pemulihan.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengungkapkan bahwa skala bencana ini mencakup 3.978 desa di 225 kecamatan. Menurutnya, saat ini terjadi pergeseran kebutuhan mendesak bagi para penyintas di lapangan.
"Kebutuhan mendesak korban bencana saat ini sudah beralih kepada non-pangan seperti tenda pengungsian, tandon dan air bersih, lampu darurat, bahan medis, serta peralatan dapur," jelas M. Nasir.
Mengenai distribusi bantuan, otoritas setempat mencatat sebanyak 1.251,6 ton logistik telah disalurkan kepada warga dari total 1.478,8 ton bantuan yang terkumpul. Pemerintah Aceh kini mulai mendorong perbaikan infrastruktur dasar dan hunian warga.
"Untuk tahap awal, kami mendorong perbaikan rumah rusak ringan dan sedang guna mengurangi angka pengungsian," tambah M. Nasir menutup keterangannya.(*)

