Pemerintah Targetkan 400 Ribu Bantuan Rumah Swadaya
Jakarta: Pemerintah menargetkan penyaluran 400 ribu unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026. Dirjen Perumahan Perdesaan (Perumdes) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran mengatakan ini Selasa (13/1/2026).
![]() |
| Para pekerja sedang membangun jalan di sebuah kompleks perumahan (Foto: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman) |
Menurut Imran, program ini menjadi langkah strategis mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “BSPS yang ada di APBN saat ini sebanyak 400 ribu unit," katanya.
Ia menambahkan jumlah terbesar bantuan masih difokuskan di wilayah perdesaan. Karena menurutnya rumah tidak layak huni paling banyak terdapat di kawasan tersebut.
“Sampai saat ini, yang terbesar berada di perdesaan, yakni 160 ribu unit. Sisanya dibagi rata antara perkotaan dan pesisir,” katanya.
Sementara itu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan meningkat menjadi 350 ribu unit tahun 2026 ini. FLPP adalah program untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
Ia memastikan seluruh daerah akan memperoleh alokasi BSPS pada 2026 dengan memperhatikan indikator yang ditetapkan Kementerian PKP. Indikator itu antara lain kemiskinan ekstrem, dan kondisi perumahan yang tidak layak huni dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, program BSPS dan FLPP menjadi bagian strategi pemerintah untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah hingga 2026. Imran juga berharap dengan program perbaikan dan pembangunan rumah tidak layak huni ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan percepatan regulasi rumah susun (rusun) subsidi di perkotaan. Ia mengatakan, pembahasan dengan Kementerian Hukum difokuskan pada aturan agar pembangunan rusun subsidi segera dijalankan.
“Tahun ini kita akan memulai pembangunan. Terobosan hukum dibuat supaya lahan-lahan bisa dipakai, melindungi hak masyarakat, sekaligus mendukung dunia usaha,” kata Maruarar.
Langkah ini menurut Maruarar sejalan dengan arahan Presiden untuk menjadikan sektor perumahan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. “Karena kata pak Presiden, sektor perumahan ini kan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan signifikan,” ucapnya.(*)

