DPRD Jabar Dorong Penguatan Layanan Kesehatan Paru
Bandung : Perubahan regulasi dengan dihapusnya status rumah sakit khusus berdampak langsung pada tata kelola layanan kesehatan paru di Jawa Barat. Balai Kesehatan Paru Provinsi Jawa Barat di Cirebon kini harus terintegrasi ke dalam manajemen RSUD Sidawangi.
 |
| Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana (Foto: DPRD Jabar) |
Kondisi ini dinilai memerlukan penguatan kebijakan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia agar kualitas pelayanan tidak menurun. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. H. Encep Sugiana, saat memimpin kunjungan kerja Komisi V ke Klinik Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Provinsi Jawa Barat atau Satpelkes Kota Cirebon.
“Dengan adanya regulasi baru, rumah sakit paru tidak lagi berdiri sendiri dan balai kesehatan paru harus masuk ke dalam manajemen RSUD. Integrasi ini harus diikuti penguatan sistem dan dukungan anggaran agar layanan tetap maksimal,” ujar Encep, Rabu 21 Januari 2026.
Menurutnya, Balai Kesehatan Paru di Cirebon memiliki peran strategis sebagai pusat layanan kasus paru, baik TBC maupun non-TBC. Namun hasil kunjungan menunjukkan masih dibutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk peningkatan sarana prasarana, termasuk penambahan kapasitas tempat tidur pasien dari 100 menjadi 200 unit.
Selain sarana, Encep juga menyoroti pentingnya optimalisasi peralatan khusus seperti fasilitas kultur dan uji resistensi TBC. Peralatan tersebut dinilai krusial untuk memastikan efektivitas pengobatan sekaligus mencegah terjadinya kekambuhan. “Alat ini sangat penting untuk memastikan pengobatan TBC benar-benar efektif,” jelasnya.
Komisi V DPRD Jabar juga menekankan persoalan keterbatasan sumber daya manusia, terutama dokter spesialis paru dan dokter mikrobiologi klinik. Keterbatasan tenaga ahli ini dinilai dapat menghambat pelayanan kesehatan paru yang semakin kompleks.
“Kami mendorong adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena tanpa SDM yang memadai, layanan kesehatan paru yang kita harapkan tidak akan optimal,” pungkas Encep.
Langkah penguatan kebijakan dan dukungan anggaran diharapkan mampu menjaga kualitas layanan kesehatan paru di Jawa Barat. Dengan integrasi ke RSUD, Balai Kesehatan Paru Cirebon diharapkan tetap menjadi pusat rujukan yang mampu menjawab tantangan penyakit paru, sekaligus mendukung agenda kesehatan nasional.(*)
