DPRD Jawa Barat Dorong Perubahan Skema Beasiswa, Targetkan Masyarakat Miskin
Font Terkecil
Font Terbesar
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengalihkan skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta menjadi Beasiswa Peserta Didik, yang mulai 2026 mendatang akan langsung menyasar siswa dari keluarga miskin ekstrem.(5/11/25).
 |
| Foto ilustrasi |
Langkah ini menandai pergeseran paradigma bantuan pendidikan: dari dukungan operasional lembaga, menjadi intervensi berbasis kebutuhan individu. Fokus utamanya adalah siswa dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 kelompok ekonomi terbawah yang selama ini rawan putus sekolah.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyebut perubahan ini sebagai upaya menjawab visi Gubernur Dedi Mulyadi yang ingin bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.
“Pak Gubernur berpikir bahwa kewajiban anak untuk bersekolah harus dijamin. Yang harus di-cover adalah mereka yang masuk kategori miskin ekstrem, terutama Desil 1,” ujar Yomanius saat ditemui di Bandung, Selasa (4/11/2025).
Beasiswa ini tidak hanya mencakup iuran sekolah, tetapi juga kebutuhan penunjang seperti seragam, buku, dan perlengkapan belajar lainnya. Meski bentuk bantuan berubah, sekolah swasta tetap menjadi penerima manfaat. Bahkan, sekolah dengan jumlah siswa miskin lebih banyak akan memperoleh alokasi yang lebih besar.
“Judulnya berubah, tapi tujuannya tetap. Bedanya, semakin banyak siswa miskin yang diterima, semakin besar bantuan yang diterima sekolah,” jelas Yomanius.
Dengan skema baru ini, Pemprov Jabar ingin memastikan tidak ada siswa miskin di sekolah swasta yang terpaksa berhenti belajar karena kendala biaya. Pemerintah Provinsi dan DPRD Jabar telah menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp120 miliar untuk program ini dalam KUA-PPAS 2026 yang disahkan pada Rapat Paripurna DPRD, Jumat (31/10/2025).
“Sudah dibahas. Sekarang tinggal menghitung lagi, mana yang masih kurang,” pungkas Yomanius.(*)
