BGN Wajibkan Menu MBG Bahan Segar, Tidak Pergunakan Bahan Pabrikan
Font Terkecil
Font Terbesar
Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas melarang penggunaan bahan pabrikan dan pengawet dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan kepada jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
 |
| Menu program Makan Bergizi Gratis |
Aturan ketat ini dikeluarkan BGN menyusul masih ditemukannya sajian menu instan, seperti biskuit, yang diberikan kepada sasaran utama program.
Penegasan ini disampaikan setelah rapat finalisasi regulasi Program MBG di Jakarta Selasa (28/10). Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap laporan mengenai pemberian makanan ringan atau biskuit kepada siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Nanti enggak boleh, bahan pabrikan enggak boleh. Semua harus pakai bahan-bahan makanan yang bergizi,” ujar Nanik, menekankan perlunya bahan segar dan alami.
Penerima Manfaat Capai 39,2 Juta Orang
Program MBG, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, telah menjangkau 39,2 juta penerima manfaat per hari ini selasa (28/10). Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan bahwa serapan anggaran program telah mencapai Rp35 triliun.
"Sudah ada 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 39,2 juta penerima manfaat. Sekarang serapan anggaran sudah Rp35 triliun," ungkap Dadan.
Dadan juga menjelaskan bahwa landasan hukum program kini diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG.
Regulasi tersebut secara spesifik mengatur hubungan antarlembaga untuk memastikan program berjalan optimal.
“Perpres ini mengatur hubungan antarlembaga, sedangkan hal-hal teknis seperti pengelolaan SPPG, kebersihan, hingga keamanan pangan di dapur sudah dijabarkan dalam petunjuk teknis dan SOP,” jelasnya.
Akselerasi Sertifikasi Higiene Dapur Gizi
Untuk menjamin kebersihan dan keamanan pangan di lapangan, BGN melakukan akselerasi proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG.
Hingga saat ini, sebanyak 690 SPPG telah mengantongi SLHS. BGN menargetkan sertifikasi seluruh dapur dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
“Kami menargetkan seluruh dapur MBG tersertifikasi dalam waktu satu bulan,” ujar Dadan, menggarisbawahi komitmen lembaga terhadap standar kualitas.
Di samping itu, dalam upaya memperluas cakupan layanan, BGN juga tengah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun 6.000 SPPG baru di wilayah terpencil.
Tim BGN saat ini mampu memverifikasi sekitar 200 SPPG setiap hari, menandakan kecepatan implementasi program di lapangan.(*)
