Pemprov Jabar Hadirkan Kanal Aduan Layanan Kesehatan di Aplikasi Sapa Warga
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan terobosan baru berupa aplikasi Jabar Merawat yang terintegrasi dalam platform Sapa Warga yang bakal menjadi kanal aduan warga terkait fasilitas kesehatan, sebagai penguat pengawasan layanan kesehatan bagi masyarakat.
 |
| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi |
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan kehadiran kanal pengaduan digital ini sebagai respons atas masih ditemukannya berbagai kendala serta hambatan birokrasi yang dihadapi warga saat mengakses fasilitas pengobatan.
"Kami paham bahwa kerja sama Pemprov Jabar bersama pemkab dan pemkot se-Provinsi Jawa Barat dalam upaya melayani masyarakat di 86 rumah sakit di Provinsi Jawa Barat dan di Jakarta. Pasti dalam pelaksanaannya kami melihat masih ada keluhan, masih ada masalah-masalah yang dihadapi," ujar Dedi dalam unggahan sosial medianya yang dikonfirmasi ulang di Bandung, Selasa.
Dedi menegaskan, kanal pengaduan tersebut dirancang secara khusus agar masyarakat memiliki kepastian tempat mengadu ketika menghadapi hambatan krusial, mulai dari prosedur pelayanan pra-perawatan, proses penanganan medis yang sedang berjalan, hingga kasus penolakan pasien oleh rumah sakit mitra.
"Untuk itu agar warga mendapat kemudahan layanan dan apabila menghadapi masalah bisa mencari tempat mengadu untuk menyelesaikan masalah tersebut saat akan dirawat atau sedang dirawat. Aplikasi Jabar Merawat di Sapa Warga ini adalah tempat untuk menyampaikan keluhan ketika ada layanan rumah sakit yang sudah kerja sama tapi masih menghadapi hambatan bahkan ditolak," ujarnya.
Melalui platform digital ini, Pemprov Jabar berupaya memperluas jangkauan perlindungan sosial.
Tidak hanya bagi warga yang berada di dalam wilayah administratif Jawa Barat, tetapi juga menjangkau masyarakat Jabar yang tengah berobat di fasilitas kesehatan wilayah Jakarta.
"Dan ini cara kami untuk memberikan kemudahan bagi seluruh warga Jawa Barat baik yang berada di Provinsi Jawa Barat maupun yang berada di Jakarta," kata Dedi.
Langkah taktis ini melengkapi program jaminan kesehatan daerah di mana Pemprov Jabar juga telah menjalin kerja sama strategis dengan 86 rumah sakit, yang meliputi tujuh rumah sakit milik Pemprov Jabar serta 79 rumah sakit lainnya yang mencakup RSUD, rumah sakit rujukan pusat, dan rumah sakit swasta di Jabar serta Jakarta guna melayani masyarakat kurang mampu yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan.
"Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu," ujar Dedi.(*)
