Gerindra Dorong Belanja Modal APBD Jabar 2027 Fokus Infrastruktur Jangka Panjang
BANDUNG – Menjelang penetapan Rancangan Peraturan Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2027, Fraksi Gerindra DPRD Jabar memberi 6 catatan strategis terkait rancangan struktur APBD 2027.
 |
| anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, Daddy Rohanady |
"Salah satu perhatian utama kami adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal," ujar anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, Daddy Rohanady, dalam siaran persnya, Minggu, 1 November 2026.
Catatan strategis pertama ialah soal target PAD sebesar Rp18,211 triliun. Dia menegaskan agar Pemprov Jabar bisa memastikan bahwa target tersebut disusun berdasarkan potensi riil dan perhitungan yang realistis.
"Optimalisasi pendapatan perlu dilakukan melalui perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penertiban potensi kebocoran penerimaan," katanya.
Kedua, Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peningkatan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah. "Upaya peningkatan PAD tersebut diharapkan tidak membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha yang sedang mempertahankan keberlangsungan usahanya," ucapnya.
Ketiga, Fraksi Gerindra Jabar menyoroti ketergantungan Pemprov Jabar terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. "Dengan target pendapatan transfer sekitar Rp10,9 triliun, kami meminta Pemprov Jabar menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi perubahan alokasi maupun keterlambatan penyaluran dana transfer dari pusat," pintanya.
Keempat, soal aspek belanja, Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap komposisi belanja operasi. Tujuannya, agar lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
"Belanja rutin dan administratif harus dikelola secara disiplin. Sementara, untuk anggaran yang secara langsung mendukung pelayanan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, harus memperoleh perhatian memadai," ucapnya.
Kelima, pihaknya juga mendorong penguatan belanja modal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dengan manfaat jangka panjang. Pemerataan pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, irigasi, pengendalian banjir, serta sarana pelayanan publik lainnya harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
"Penentuan lokasi pembangunan, menurut kami, perlu didasarkan pada tingkat urgensi, kondisi infrastruktur, kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi, serta kesenjangan akses pelayanan publik antar wilayah," ujarnya.
Keenam, Fraksi Gerindra Jabar meminta Pemprov Jabar memberikan jawaban yang jelas, lengkap, dan berbasis data terhadap berbagai pertanyaan serta catatan yang disampaikan.
"Jawaban tersebut diharapkan dilengkapi rincian alokasi anggaran, target keluaran, indikator hasil, lokasi kegiatan, kelompok penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan," ujar Daddy.(*)
