“PHK Itu Menyakitkan!” Senator Lia Istifhama Minta Tak Ada Pemecatan Sepihak Jelang Lebaran
Jatim; Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, meminta dunia usaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak menjelang Lebaran. Ia menilai langkah tersebut berpotensi melukai martabat dan hak asasi pekerja, terutama saat kebutuhan keluarga meningkat.
 |
| Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama |
“PHK itu sangat menyakitkan. Apalagi kalau dilakukan sepihak tanpa dasar yang jelas. Itu bisa menjadi pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Lia saat ditemui di Surabaya, Sabtu, 28 Februari 2026.
Menurut Lia, PHK bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut aspek kemanusiaan. Menjelang hari raya, banyak pekerja sedang menyiapkan kebutuhan keluarga sehingga kepastian kerja menjadi hal krusial.
“Menjelang Lebaran, pekerja sedang mempersiapkan kebutuhan keluarga. Kalau tiba-tiba diberhentikan tanpa kejelasan, itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kemanusiaan,” tandasnya.
Lia mengaku memahami dampak PHK karena pernah mengalaminya. Saat bekerja sebagai HRD di sebuah pabrik di Surabaya, ia menyebut turut berkontribusi memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.
“Perusahaan yang awalnya tidak sehat, akhirnya bisa surplus. Piutang-piutang sekian milyar yang macet sebelum saya bergabung dalam perusahaan, berhasil saya tagih sepenuhnya,” ujarnya.
Situasi berubah ketika ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jawa Timur.
"Saat itu karyawan, terutama security, senang mendengar kabar saya masuk pencalegan sekalipun mereka tahu bahwa saya sekedar pelengkap."
"Kemudian mereka meminta kalender kepada saya, dan saya berikan meski hanya beberapa. Namun esoknya, saya diminta berhenti kerja dalam 30 hari ke depan."
“Padahal dalam kontrak kerja tidak ada klausul yang mewajibkan saya berhenti jika mencalonkan diri. Tapi tiba-tiba saya diberhentikan,” imbuhnya.
Pengalaman tersebut, menurut Lia, menjadi pelajaran penting mengenai perlindungan tenaga kerja. Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan ketenagakerjaan serta memastikan perusahaan menjalankan mekanisme PHK secara adil dan transparan.
“Perusahaan tentu punya hak melakukan evaluasi kinerja. Tetapi harus sesuai aturan. Jangan sampai ada kesewenang-wenangan,” ujarnya.
Ia berharap dunia usaha dan pemerintah bersinergi menjaga stabilitas ketenagakerjaan menjelang hari besar keagamaan.
“Pekerja adalah tulang punggung ekonomi. Jangan sampai ada drama PHK yang menyakitkan menjelang Lebaran,” pungkasnya.(*)
