Kemenhut Rampungkan 23 Huntara Warga di Aceh
Jakarta: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI terus giat menangani kayu pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Memasuki hari ke-46, pemanfaatan kayu hanyutan telah menghasilkan pembangunan 23 unit hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara.
 |
| Dok. Kemenhut RI |
Staf Ahli Menteri Kehutanan, Rahmadi, menyampaikan bahwa hingga saat ini upaya penanganan difokuskan pada pembersihan fasilitas umum, pemulihan lingkungan, serta pemilahan kayu untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
“Pada update hari ke-46 ini, sebanyak 60 personel Kementerian Kehutanan dengan dukungan 40 unit alat berat dari Kemenhut, TNI, dan Kementerian PUPR masih melakukan aksi bersih fasilitas umum serta pembersihan dan pemilahan kayu sisa banjir di Kecamatan Langkahan,” ujar Rahmadi dikutip dari laman resmi Kemenhut RI pada Sabtu, 15 Januari 2026.
Ia menjelaskan, total area yang telah dibersihkan mencapai sekitar 15,5 hektare dengan jumlah kayu terukur sebanyak 1.173 batang atau setara 2.112,11 meter kubik. Dari volume tersebut, sekitar 70 ton atau 100 meter kubik telah diolah secara bertahap untuk kebutuhan warga.
“Kayu hasil pemilahan diarahkan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat terdampak, terutama pembangunan hunian sementara. Sampai hari ini telah terbangun 23 unit huntara, dengan 3 unit sudah dihuni, 10 unit dalam proses pembangunan, dan 10 unit lainnya dalam tahap penyelesaian akhir di Desa Geudumbak,” jelasnya lebih lanjut.
Selain pembangunan huntara, tim Kemenhut juga melakukan pembersihan fasilitas pendidikan, termasuk satu ruang laboratorium SMA Negeri 1 Langkahan. Kegiatan sosial lain turut dilakukan sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Kehutanan Fachrizal Fitri mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Dalam kunjungan tersebut, Kemenhut menyerahkan sebanyak 400 paket bantuan kepada masyarakat terdampak banjir.
Kemenhut menegaskan, seluruh pemanfaatan kayu pascabencana dilakukan secara terkendali, nonkomersial, dan diawasi lintas instansi untuk memastikan keselamatan serta manfaatnya tepat sasaran bagi warga.(*)
