Akibat Terjadi Kericuhan, Hasil Pilkades Tiga Desa di Kabupaten Karawang Dibekukan Sementara
Karawang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital serentak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berlangsung pada Minggu kemarin ,(28/12/2025) namun pesta demokrasi tersebut diwarnai dinamika yang berbeda.
 |
| Foto : Dikutip dari YouTube Pelita Karawang |
Dari sembilan desa yang menggelar Pilkades berbasis digital, tercatat terjadi kericuhan di tiga desa sehingga pemerintah daerah mengambil langkah tegas(30/12/25).
Atas peristiwa yang terjadi, Bupati Karawang H.Aep Syaepuloh turun langsung ke lapangan untuk menenangkan warga dan memastikan kondisi tetap kondusif. Salah satu lokasi yang didatangi langsung oleh Bupati Aep adalah Desa Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, yang sempat memanas akibat protes hasil penghitungan suara.
Di hadapan masa pemilih dan pendukung Pilkades setempat, Bupati Aep menegaskan bahwa hasil Pilkades di Desa Tanjungmekar dibekukan sementara. Ia memastikan tidak akan ada penetapan pemenang sebelum adanya putusan resmi dari pengadilan.
Langkah serupa juga diberlakukan di dua desa lainnya, yakni Desa Cikampek Selatan dan Desa Payungsari di Kecamatan Pedes.
Dengan demikian, total terdapat tiga desa yang hasil Pilkades-nya ditangguhkan hingga proses hukum selesai.
“Ini bukan hanya terjadi di Pakisjaya. Ada dua desa lain yang juga mengalami kondisi serupa. Jadi total ada tiga desa,” ujar Bupati Aep Syaepuloh.
Bupati Aep secara umum pelaksanaan Pilkades digital di Karawang berjalan dengan baik. Menurutnya, sistem digital yang diterapkan di sembilan desa merupakan terobosan penting untuk menekan potensi kecurangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Alhamdulillah, Pilkades digital dilaksanakan di sembilan desa. Harapan kami, sistem ini benar-benar menghadirkan keterbukaan dan kejujuran dalam demokrasi desa,” katanya.
Bupati Aep menepis anggapan bahwa turunnya pemerintah daerah bersama unsur TNI dan Polri menandakan ketidakpercayaan terhadap proses Pilkades. Justru sebaliknya, kehadiran langsung pimpinan daerah menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengawal demokrasi hingga tuntas.
Pemerintah Kabupaten Karawang, lanjutnya berkomitmen mengawal seluruh proses hukum yang berjalan dan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kepentingan masyarakat luas.(*)
