Kemenhut Luncurkan MANDARA, Platform Terpadu Data Mangrove Nasional
Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan platform Mangrove Data Nusantara (MANDARA) sebagai sistem terpadu pengelolaan dan pertukaran data mangrove di Indonesia. Peresmian dilakukan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) di Jakarta.
 |
| Kemenhut Luncurkan MANDARA, Platform Terpadu Data Mangrove Nasional |
Direktur Jenderal PDASRH, Dyah Mutiningsih, menegaskan kehadiran MANDARA menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola data mangrove nasional.
“Peluncuran MANDARA merupakan langkah penting menuju transparansi dan integrasi data. Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan kolaborasi rehabilitasi pesisir didasarkan pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dyah, dikutip dari laman resmi Kementerian Kehutanan, Rabu, 11 Februari 2026.
MANDARA dikembangkan sejak 2024 melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) sebagai Integrated Data Platform Mangrove (IDPM). Platform ini dirancang sebagai sistem satu pintu yang menghimpun berbagai data mangrove dari seluruh wilayah Indonesia.
Indonesia diketahui memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia, dengan sekitar 80 persen kawasan mangrove berada di dalam kawasan hutan. Kondisi tersebut menempatkan Kementerian Kehutanan sebagai pemangku kepentingan utama dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi mangrove nasional.
Kebutuhan data yang terus meningkat dari kalangan akademisi, lembaga internasional, hingga sektor swasta turut mendorong lahirnya sistem informasi yang kredibel, terbuka, dan terintegrasi.
Kemenhut menjelaskan, MANDARA tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan data, melainkan juga wadah kolaborasi multipihak.
Sistem ini mengintegrasikan data dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra internasional guna mendukung perencanaan rehabilitasi mangrove yang terarah dan selaras.
Secara teknis, platform tersebut mendukung penyusunan peta kawasan mangrove dan peta rehabilitasi hutan dan lahan secara presisi. MANDARA juga memuat data spasial, citra satelit resolusi tinggi, data teknis lapangan, hingga analisis dampak lingkungan.
Selain itu, sistem ini menyediakan mekanisme pemantauan rehabilitasi mangrove secara terbuka serta fitur komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan, masukan, maupun evaluasi.
Keterbukaan informasi melalui MANDARA diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mitra pembangunan, sekaligus membuka peluang pendanaan berkelanjutan.
Skema pembiayaan yang didorong antara lain investasi berbasis hasil, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pengembangan ekonomi karbon biru (blue carbon).
Sejak tahap pengembangan pada 2024, MANDARA telah dimanfaatkan dalam penyusunan peta arahan kelembagaan rehabilitasi mangrove nasional. Dengan peluncuran resminya, platform ini diharapkan menjadi acuan utama dalam publikasi dan pertukaran data mangrove di Indonesia.
Melalui inisiatif ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan ekosistem karbon biru serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim berbasis solusi alam, dengan tata kelola data yang terstandar, transparan, dan mudah diakses lintas sektor.(*)
