RI Tegas Dalam Pertemuan Menlu Arab-Islam di Istanbul
Font Terkecil
Font Terbesar
Karawang : Menteri luar negeri dari negara-negara Arab dan Islam bertemu di Istanbul, Turki, Senin (3/11), untuk membahas prospek pembentukan pasukan perdamaian atau stabilisasi internasional di Gaza serta gencatan senjata yang terus dipertanyakan di wilayah Palestina tersebut.
 |
| Blok Negara Islam & Arab Tuntut Jaminan Israel Penuhi Gencatan Senjata: Israel Gagal Penuhi Kewajiban |
Pertemuan ini bertujuan untuk mendekatkan negara-negara peserta pada kesepakatan pembentukan pasukan yang akan membantu menjaga gencatan senjata.
Namun, kemajuan terhambat oleh ketidakpercayaan mendasar terhadap Israel menyusul berulangnya pelanggaran gencatan senjata sejak diberlakukan pada 10 Oktober.
Sejak gencatan senjata dimulai, Israel telah berulang kali melanggarnya, termasuk serangan mematikan pekan lalu yang menewaskan lebih dari 100 orang termasuk 46 anak-anak sebelum "melanjutkan" gencatan senjata.
Secara keseluruhan, setidaknya 236 warga Palestina telah terbunuh oleh Israel di Gaza sejak gencatan senjata dimulai.
Mandat Pasukan Belum Didefinisikan
 |
| Blok Negara Islam & Arab Tuntut Jaminan Israel Penuhi Gencatan Senjata: Israel Gagal Penuhi Kewajiban |
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, berbicara kepada wartawan usai pertemuan dan mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai rencana pasukan internasional untuk Gaza yang termasuk dalam rencana perdamaian 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih berlangsung.
Fidan mengatakan bahwa negara-negara yang hadir dalam pertemuan tersebut akan “memutuskan, berdasarkan isi dari definisi ini, apakah akan mengirim tentara atau tidak.”
Badan yang diharapkan mengelola keamanan di Jalur Gaza ini masih belum terbentuk, dan tanggung jawabnya belum didefinisikan secara publik.
Beberapa negara peserta pertemuan, termasuk Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Indonesia, ingin resolusi Dewan Keamanan PBB mengesahkan pembentukan pasukan ini, dan mandatnya harus jelas.
Kendala Utama: Pelanggaran Gencatan Senjata oleh Israel
Menurut Menlu Fidan, salah satu kekhawatiran utama negara-negara yang berpotensi mengirim pasukan adalah ketidakpastian komitmen Israel terhadap gencatan senjata.
Kekurangan kepercayaan ini diperparah oleh tindakan Israel sejak gencatan senjata berlaku, termasuk tidak mengizinkan warga Palestina membangun kembali rumah mereka atau membatasi truk bantuan yang masuk ke daerah kantong yang terkepung.
Israel mengklaim Hamas tidak segera mengembalikan jenazah tawanan yang tewas, namun Hamas berdalih bahwa pekerjaan tersebut rumit karena banyaknya puing akibat serangan Israel dan penghancuran sebagian besar alat berat yang dibutuhkan untuk pencarian.
Fidan menyatakan bahwa Israel membuat alasan untuk mencoba mengakhiri gencatan senjata dan bahwa Israel tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Ia menambahkan bahwa ini adalah pandangan bersama para peserta pertemuan.
Posisi Kritis Turki
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sangat kritis terhadap berbagai pelanggaran gencatan senjata oleh Israel.
“Kita semua melihat bahwa rekor Israel dalam hal ini sangat buruk,” kata Presiden Turki dalam pernyataan yang dilansir oleh kantor berita negara Turki, Anadolu.
Erdogan menambahkan, “Kami menghadapi pemerintahan yang telah membantai lebih dari 200 orang tak bersalah sejak perjanjian gencatan senjata dan melanjutkan pendudukan serta serangannya di Tepi Barat.”
Meskipun hubungan Turki dan Israel tegang, Turki telah berperan penting dalam negosiasi gencatan senjata dan menawarkan diri untuk mengambil bagian dalam pasukan internasional. Namun, pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menegaskan negara mereka tidak akan menerima kehadiran Turki di Gaza.(*)
