Mendagri Tegaskan Peran Strategis Sekda dalam Keberhasilan Pembangunan Daerah

Ia menyebut Sekda sebagai “jantung pemerintahan daerah” yang berperan strategis dalam menggerakkan birokrasi dan menjamin pelayanan publik berjalan optimal.

Pernyataan itu disampaikan Tito usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin, 27 Oktober 2025.

Rakor tersebut diikuti para Sekda dan Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia. Menurut Tito, forum ini menjadi ajang evaluasi realisasi APBD sekaligus sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Selain itu, Rakor juga diharapkan memperkuat tata kelola dan efisiensi anggaran daerah.

Ia mencontohkan praktik baik dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang berhasil menekan belanja birokrasi untuk memperbesar alokasi program masyarakat. Beberapa daerah juga dinilai mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban bagi warga kecil.

“Ada beberapa daerah yang sudah melakukannya. Pajak restoran, hotel, itu kan selalu ditarik tapi belum tentu sampai ke Dispenda. Jadi dibuat sistem seperti di Banyuwangi, sehingga PAD bertambah tapi tidak memberatkan rakyat. Karena memang selama ini sudah dibayar pajaknya,” ujar Tito,  Senin, 27 Oktober 2025.

Ia juga menekankan pentingnya kemampuan daerah dalam menangkap peluang program pemerintah pusat, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. 

“Pasti dicari daerah yang kepala daerahnya track record-nya bagus, mengeksekusinya selama ini baik, tidak dikorupsi, dan proaktif dalam membuat perubahan,” kata Tito.

Selain memperkuat birokrasi, Mendagri juga mendorong daerah untuk menggerakkan sektor riil melalui pemberdayaan UMKM dan kemitraan dengan swasta. 

Langkah ini diharapkan bisa memperkuat ekosistem ekonomi lokal sekaligus menjaga perputaran uang di masyarakat.

“Itu bisa memutar swasta sambil mempermudah perizinan dan membentuk ekosistem ekonomi yang sehat,” ucap Tito.

Terkait pelaksanaan Rakor di Kampus IPDN Jatinangor, Tito menjelaskan pemilihan lokasi itu karena jaraknya relatif dekat dengan Jakarta, sehingga memudahkan mobilitas para narasumber.

Ia juga menyebut kegiatan ini menjadi semacam “retret” bagi para Sekda setelah sebelumnya tertunda akibat pergantian kepala daerah dan pelaksanaan PSU di beberapa wilayah.

Menanggapi soal pengawasan efisiensi dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026, Tito menyebut Kemendagri akan mengoptimalkan pemantauan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 

Hasil pemantauan itu akan ditayangkan secara live streaming agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan mendorong kompetisi sehat antardaerah.

Kemendagri juga akan memperkuat monitoring di lapangan melalui dukungan tiga Wakil Menteri Dalam Negeri yang akan turun langsung sesuai pembagian wilayah.

“Kita juga melakukan pengecekan wilayah. Selama ini beberapa Dirjen sudah turun, tim Inspektorat juga, tapi sekarang ada tiga Wamen, saya bagi tiga wilayah,” tutur Tito.

Menutup keterangannya, Tito menekankan pentingnya sinergi Forkopimda serta kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan program prioritas nasional.

“Jadi itu kunci program-program yang harus mereka kerjakan, sambil mendukung program prioritas Bapak Presiden,” kata Tito.(*)