DPRD Jabar Sepakat Tunggakan BPJS Kesehatan Masyarakat Dihapuskan
Font Terkecil
Font Terbesar
Bandung: Rencana pemerintah pusat dan DPR RI untuk menghapuskan tunggakan iuran BPJS Kesehatan mendapat dukungan penuh dari daerah. Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, menyebut langkah tersebut sebagai solusi mendesak yang dinanti masyarakat, terutama peserta kelas 3 yang selama ini terkendala akses layanan kesehatan.(21/10/25).
 |
| Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan |
“Ini keluhan yang hampir selalu muncul di setiap kegiatan reses dan pertemuan masyarakat. Banyak warga yang tidak bisa berobat karena tunggakan BPJS. Jadi kami sangat mendukung agar pemutihan ini segera dilakukan,” ujar Tedy. Senin (20/10/2025).
Menurutnya, jumlah tunggakan yang disebut mencapai Rp7 triliun bukanlah hal yang perlu diperdebatkan panjang. “Kalau jumlahnya Rp7 triliun, buat pemerintah pusat mah enggak usah ngitung dua kali tiga kali. Lebih baik segera dibebaskan,” tegasnya.
Tedy menekankan bahwa pesan kesehatan tidak bisa ditunda. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan bisa berujung fatal bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis segera.
“Daripada masyarakat jadi korban, lebih baik segera diputihkan. Ini bukan soal angka, tapi soal nyawa dan hak dasar warga,” tambahnya.
Ia juga mengungkap bahwa laporan penolakan pasien BPJS karena tunggakan bukan hal baru. Hampir di setiap daerah, keluhan serupa muncul. “Di tiap pertemuan, hampir selalu ada warga yang cerita ditolak rumah sakit karena BPJS-nya nunggak,” ungkapnya.
Komisi 1 DPRD Jawa Barat berharap pemerintah pusat segera merealisasikan kebijakan pemutihan ini, dan memastikan bahwa layanan kesehatan benar-benar inklusif dan tidak diskriminatif terhadap warga yang sedang kesulitan ekonomi.(*)
