Kertajati di Dorong Jadi Bandara Haji dan Umroh
Font Terkecil
Font Terbesar
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menata arah baru transportasi publik. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membahas agenda besar sektor perhubungan, mencakup pengembangan bandara, reaktivasi jalur kereta api, hingga layanan komuter perkotaan.(4/10/25).
 |
| Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati |
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Dedi menegaskan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, diproyeksikan menjadi pintu utama bagi penerbangan ibadah haji dan umrah.
“Yang pertama kita bahas Kertajati menjadi bandara haji dan umrah, peluangnya kayaknya terbuka,” ujar Dedi, Jumat (3/10/2025).
Ia juga menyampaikan rencana revitalisasi Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Menurutnya, kedua bandara dapat beroperasi secara berdampingan dan saling melengkapi.
“Peluangnya juga ada, dua-duanya bisa berdampingan dengan baik,” katanya.
Pembahasan turut menyentuh sektor transportasi darat. Reaktivasi jalur kereta api di sejumlah wilayah Jawa Barat serta pengembangan komuter line di kawasan Bandung Raya masuk dalam prioritas kerja sama lintas sektor.
“Kita kerja sama berbagai hal transportasi di Jawa Barat, semoga orang Jawa Barat bisa bepergian ke mana pun,” tutur Dedi.
Sementara itu, Komisaris PT BIJB, Dedi Taufik, menegaskan bahwa Bandara Kertajati akan terus bertransformasi sebagai pusat konektivitas udara Jawa Barat dan wilayah sekitarnya.
“Dengan pertumbuhan jumlah penumpang dan minat terhadap penerbangan internasional yang terus meningkat, Bandara Kertajati optimistis dapat menjadi salah satu bandara utama penopang pariwisata dan perekonomian daerah,” ucapnya.
Menurut Dedi Taufik, peluang penerbangan haji dan umrah dari Kertajati sangat besar. Meski penerbangan haji masih bergantung pada kebijakan pusat terkait kuota dan maskapai, layanan umrah dinilai memiliki ruang ekspansi yang lebih cepat.
“Untuk umrah, PT BIJB terus berupaya menambah jumlah kloter yang dapat diberangkatkan,” tandasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat konektivitas dan memperluas akses transportasi publik yang inklusif, efisien, dan berdaya saing (*)
