.png){kind=small}
.png){kind=small}
8 Fraksi Setuju Evaluasi Tunjangan DPR RI
Karawang: Sejumlah partai yang duduk di parlemen setuju tunjangan anggota DPR perlu dievaluasi. Tunjangan anggota DPR menjadi polemik hingga memicu gelombang demonstrasi di banyak wilayah Indonesia.
 |
| Foto ilustrasi: Gedung SENAYAN |
Gelombang kritik publik terhadap anggota DPR juga memenuhi jagat media sosial sepanjang Agustus 2025. Salah satunya, dipicu soal adanya kenaikan gaji dan tunjangan jumbo para anggota Dewan. Selain gaji bulanan, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan, dan beragam tunjangan lainnya.
Total delapan fraksi di DPR kini menyetujui untuk mengevaluasi tunjangan bagi para anggota DPR.
*PDIP Setuju Tunjangan Perumahan dan Fasilitas Di luar Batas Dihentikan*
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta tunjangan perumahan Anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan dihentikan.
Anggota rasionalitas dan kesepakatan, melainkan yang harus melekat dalam politik di setiap waktu merupakan etik, empati dan simpati.
"Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap Anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati," ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu malam.
*Gerindra Setuju Tunjangan Rumah Dihentikan*
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Ia sepakat tunjangan DPR dihentikan dan ditinjau ulang.
"Dalam hal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," kata Budisatrio kepada wartawan, Sabtu (30/8).
*Golkar Siap Batalkan Tunjangan DPR dan Ingatkan Anggota DPR Jaga Sikap*
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun, ia juga meminta agar semua anggota DPR mulai menjaga sikap ke depannya.
"Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan," kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu (30/8).
Sarmuji juga meminta agar semua anggota DPR dan DPRD mulai menjaga sikap. Ia mengingatkan pentingnya mengukur kepatutan diri di depan publik.
*PKB Setuju Evaluasi Tunjangan Anggota DPR RI*
Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan akan menyetujui evaluasi tunjangan anggota DPR RI.
"Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota," kata Jazilul saat dihubungi, Sabtu (30/8).
Jazilul juga memastikan akan terus mengevaluasi kinerja anggota DPR dari Fraksi PKB. Ia memastikan anggota DPR dari fraksinya yang tidak perform akan diingatkan dan ditindak tegas.
*Demokrat Setuju Tunjangan DPR Dievaluasi-Siap Dikritik Publik*
Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait isu tunjangan anggota DPR. Ia pun memastikan Fraksi Partai Demokrat siap evaluasi tunjangan anggota DPR RI.
"Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat," kata Ibas kepada wartawan lewat pesannya, Sabtu (30/8).
Ibas juga menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi. Terkait isu tunjangan DPR, ia menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat dan keseluruhan anggota DPR.
*PKS Dukung Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR RI Ditiadakan*
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengatakan pihaknya mendukung penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR RI. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan prinsip kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi prioritas pemerintah.
"Pertama, mendukung keputusan DPR RI untuk meniadakan tunjangan rumah dinas anggota DPR RI," kata Sekjen PKS, M Kholid, Sabtu (30/8).
Kholid mengatakan, setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara optimal untuk kepentingan publik
*NasDem Setuju Seluruh Tunjangan DPR Dievaluasi Total*
Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni buka suara terkait tunjangan DPR RI yang belakangan disorot publik hingga jadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran beberapa hari belakangan. Dia setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR.
"Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total," kata Sahroni saat dihubungi, Sabtu (30/8).
Sahroni juga memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian.
*Partai Amanat Nasional Siap Evaluasi Tunjangan Anggota DPR, Minta Kader Bersikap Sederhana*
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menyatakan bahwa partainya siap mendukung langkah evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota DPR apabila hal tersebut perlu dilakukan. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya perbaikan dan berkelanjutan.
"Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan," kata Putri, Sabtu (30/8).
Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan.(*)
