Penerimaan Pajak Seret, Komisi XI DPR Minta Pemerintah Kejar Platform Digital Dan Korporasi Besar

Jakarta : Komisi XI DPR RI mendesak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengevaluasi strategi peningkatan penerimaan negara. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah mengidentifikasi penyebab rendahnya penerimaan pajak serta memperluas basis pajak, alih-alih hanya menekan aparat pajak di daerah untuk mengejar target penerimaan.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah ekonomi digital, termasuk aktivitas platform digital dan korporasi global yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah didorong untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut agar kontribusinya terhadap pendapatan negara semakin maksimal.

Selain itu, Komisi XI DPR RI mendorong integrasi data melalui Satu Data Indonesia serta optimalisasi sistem Coretax. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergarap secara optimal, terutama dari sektor pertambangan, ekspor-impor, hingga perkebunan.

Meski demikian, perluasan basis pajak harus dilakukan secara adil dan proporsional. Komisi XI mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) skala kecil maupun pedagang kaki lima yang masih berjuang mempertahankan usahanya.

Pemerintah diharapkan lebih fokus menyasar platform digital besar, korporasi global, serta wajib pajak besar yang memiliki kemampuan ekonomi memadai. Dengan strategi yang tepat, penerimaan negara diharapkan meningkat tanpa mengorbankan daya beli masyarakat, keberlangsungan UMKM, maupun stabilitas ekonomi di daerah.(KK)