Kemenhaj Koordinasi dengan Saudi Soal Relaksasi Hotel Jemaah Umrah Terdampak
Jakarta: Pemerintah bergerak cepat merespons dampak eskalasi konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi perjalanan ibadah umrah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menjalin koordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait kemungkinan relaksasi sektor perhotelan bagi jemaah dan penyelenggara perjalanan umrah.
 |
| Wamen Haji kepada Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: Dokumen RRI) |
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah akan membahas berbagai opsi keringanan dengan pemerintah Arab Saudi. Langkah tersebut diambil untuk membantu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdampak ketidakpastian perjalanan akibat situasi geopolitik di kawasan.
“Nanti kami akan bicara dengan pemerintah otoritas Saudi Arabia terkait dengan perhotelan. Karena hotel di bawah pengawasan kementerian Saudi Arabia, terutama kementerian pariwisata di sana, terkait dengan keringanan-keringanan yang bisa diperoleh oleh teman-teman PPIU atau travel,” ujar Wamenhaj Dahnil, Rabu, 4 Maret 2026.
Ia menjelaskan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah turut memengaruhi operasional penerbangan menuju dan dari Tanah Suci. Kondisi tersebut berdampak pada jamaah umrah Indonesia yang sudah berada di Arab Saudi maupun yang masih menunggu jadwal keberangkatan.
Menurut Dahnil, sejumlah penyelenggara perjalanan umrah telah memesan hotel serta tiket penerbangan sejak jauh hari sebelum konflik memanas. Situasi yang berubah secara tiba-tiba membuat sebagian PPIU menghadapi ketidakpastian dalam pengelolaan paket perjalanan jemaah.
Selain itu, jamaah yang sudah berada di Tanah Suci juga berpotensi terdampak. Terutama bagi mereka yang menggunakan paket perjalanan dengan transit di sejumlah negara menggunakan maskapai asing.
Ia menuturkan beberapa negara tujuan transit menutup ruang udara akibat konflik yang terjadi di kawasan. Penutupan tersebut berdampak pada pembatalan atau penyesuaian rute penerbangan yang sebelumnya telah dijadwalkan.
“Pasti pihak travel mengalami beberapa kerugian. Karena mereka sudah pesan hotel, pesan tiket pesawat dan sebagainya. Dan kondisi ini kondisinya tidak bisa diprediksi,” kata Dahnil.
Di sisi lain, sebagian maskapai asing memang menyediakan opsi pengembalian dana atau refund bagi jamaah. Opsi tersebut berlaku baik bagi jamaah yang belum berangkat maupun yang saat ini masih berada di Arab Saudi.
Namun demikian, proses pengembalian dana tidak serta-merta memudahkan jemaah untuk segera kembali ke Indonesia. Pasalnya, ketersediaan penerbangan alternatif juga menjadi tantangan di tengah situasi kawasan yang belum stabil.
Untuk penerbangan langsung menuju Indonesia, sejumlah maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines masih tetap melayani rute dari Arab Saudi. Meski demikian, harga tiket yang relatif lebih mahal menjadi kendala bagi sebagian jemaah.
Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah juga berkoordinasi dengan maskapai nasional untuk membantu kepulangan jemaah. Pemerintah berharap tersedia solusi transportasi yang lebih terjangkau bagi jamaah yang terdampak.
Dahnil mengatakan pihaknya telah meminta Garuda Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan relaksasi harga tiket. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu jamaah umrah Indonesia yang harus membeli tiket pengganti setelah proses refund dari maskapai asing.
“Saya sampaikan ke Direktur Utama Garuda supaya bisa menyediakan pengangkutan pengganti untuk jemaah umrah kita yang refund dari maskapai asing. Jadi mereka akhirnya beli tiket Garuda untuk kembali. Tapi harganya harus lebih ekonomis,” ucapnya.(*)
