Parlemen Jepang Dibubarkan, Ini Fakta-Faktanya
Tokyo : Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membubarkan Majelis Rendah Parlemen pada Jumat, 23 Januari 2026. Keputusan ini diambil hanya tiga bulan setelah Takaichi menjabat untuk membuka jalan pemilu kilat.
 |
| Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi (Foto: X - @takaichi_sanae) |
Langkah ini dilakukan di tengah popularitas pribadinya yang tinggi dan tantangan ekonomi serta geopolitik yang dihadapi Jepang.
Berikut merupakan fakta-fakta peristiwa tersebut, dilansir dari Al Jazeera,ABC News, dan NHK.
Parlemen Dibubarkan untuk Pemilu Kilat Februari
Pembubaran Majelis Rendah Parlemen oleh Takaichi membuka jalan bagi pemilu umum yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari. Kampanye pemilu akan berlangsung selama 12 hari dan dimulai secara resmi pada Selasa, 27 Januari 2026.
Pembubaran dilakukan melalui pembacaan surat resmi oleh Ketua Parlemen. Proses tersebut diiringi teriakan tradisional “banzai” dari para anggota parlemen.
Popularitas Tinggi Jadi Modal Politik
Takaichi menikmati tingkat kepuasan publik sekitar 70 persen, angka yang tergolong tinggi untuk pemimpin baru. Ia berharap popularitas pribadinya dapat mendongkrak dukungan terhadap Partai Demokrat Liberal (LDP) yang tengah tergerus kepercayaan publik.
Dalam beberapa tahun terakhir, LDP dilanda skandal pendanaan politik dan penurunan dukungan pemilih. Pemilu kilat dipandang sebagai momentum untuk memulihkan posisi partai berkuasa.
Isu Ekonomi Jadi Fokus Utama Pemilu
Kenaikan harga dan tekanan inflasi menjadi isu sentral dalam pemilu mendatang. Masyarakat Jepang menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok, dengan beras menjadi simbol paling nyata dari meningkatnya biaya hidup.
Meski inflasi melambat pada Desember berkat subsidi energi, angkanya masih berada di atas target bank sentral. Baik pemerintah maupun oposisi mengusulkan perubahan pajak konsumsi untuk meredakan beban rumah tangga.
Ketegangan dengan Tiongkok Memperkeruh Situasi
Hubungan Jepang dan Tiongkok memburuk setelah pernyataan Takaichi yang menyiratkan kemungkinan keterlibatan Jepang jika Tiongkok menyerang Taiwan. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Beijing, termasuk pembalasan ekonomi dan diplomatik.
Isu keamanan regional dan pertahanan kini menjadi topik penting dalam kampanye pemilu. Ketegangan ini juga meningkatkan sorotan terhadap kebijakan militer dan aliansi Jepang dengan Amerika Serikat.(*)
