Pimpinan DPR Minta Pabrik Ban Michelin Hentikan PHK Masal
Font Terkecil
Font Terbesar
Bekasi: Manajemen pabrik Ban Michelin diminta agar menghentikan sementara proses pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, proses PHK di PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) itu harus dilakukan sesuai aturan.(4/11/25).
Selain itu, kata Dasco, perusahaan yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat itu harus melalui tahapan perundingan yang tepat. "Kami minta bahwa sejak saat ini, proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu," kata Dasco usai inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pabrik, Senin (3/11/2025).
Dalam sidak ini, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, jajaran Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI. Serta, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.
Sidak dilakukan usai mencuat kabar adanya PHK massal sepihak di perusahaan ban multinasional asal Prancis itu. Dasco menyebut kedatangannya bertujuan memfasilitasi komunikasi antara pihak manajemen dan pekerja.
"Kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan. Namun karena manajemen pengambil keputusan tidak hadir karena sidak ini mendadak, maka kami hanya berbicara dengan perwakilan perusahaan," ujar Dasco.
Ia menegaskan bahwa perusahaan wajib menaati ketentuan ketenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama dalam setiap keputusan terkait PHK. Sehingga, pihaknya ingin memastikan hak-hak pekerja dapat dilindungi.
"Apabila perundingan-perundingan telah melalui tahapan sesuai perjanjian kerja bersama, dan PHK tetap tidak dapat dihindari. Maka itu harus mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku," kata dia.
Menurut Dasco, pihak perwakilan perusahaan menyampaikan akan meneruskan permintaan tersebut kepada pemegang keputusan (owner). Dalam kesempatan itu, Dasco sempat menemui para pekerja yang tengah menggelar aksi demonstrasi di depan pabrik menyampaikan hasil pertemuan.(*)

