.png){kind=small}
.png){kind=small}
Ono Sebut Kinerja Fiskal Jabar Melemah, Gambaran Perbaikan Perlu Dilakukan " One Man Show "
Bandung: Kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada semester pertama 2025 yang mengalami penurunan menuai sorotan berbagai pihak, termasuk legislator. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyebut lemahnya serapan pendapatan dan belanja daerah sebagai sinyal perlunya reformasi dalam kepemimpinan serta tata kelola pemerintahan.
 |
| Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono |
“Kami sebagai unsur legislatif tentu sangat prihatin. Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” kata Ono dalam keterangannya, Kamis, (10/7/2025).
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, mencatat realisasi pendapatan Jawa Barat per semester pertama 2025 baru mencapai 41,2 persen, dan lebih rendah dibandingkan Yogyakarta (45,7 persen) dan Nusa Tenggara Barat (47,1 persen). Sementara itu, belanja daerah juga masih jauh dari optimal dengan realisasi hanya 37,8 persen.
“Kita perlu jujur melihat fakta. Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ono memandang rendahnya capaian fiskal bukan soal teknis anggaran, tetapi mencerminkan persoalan struktural dalam kepemimpinan. Ia menilai, pola kerja yang terlalu terpusat perlu diubah menjadi pendekatan kolaboratif melibatkan seluruh unsur birokrasi dan lembaga terkait.
“Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show. Kapasitas Gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” kata Ono.
Ia juga menekankan pentingnya reformulasi sistem perencanaan dan pengawasan dengan pendekatan teknokratik yang berbasis data, serta menghindari gaya kepemimpinan yang hanya bersandar pada popularitas. Politisi PDI Perjuangan tersebut memastikan kritik dari legislatif merupakan bagian dari fungsi pengawasan, bukan bentuk oposisi terhadap pemerintah.
“Kami siap mendukung jika ada langkah korektif. DPRD bukan lawan, tapi mitra konstitusional Gubernur. Namun kami juga tidak bisa tinggal diam bila tren ini dibiarkan tanpa koreksi,” tuturnya.
Ia berharap, pada semester kedua 2025, pemerintah provinsi dapat melakukan penyesuaian anggaran yang lebih tepat sasaran, memperbaiki kinerja perangkat daerah, dan membangun kembali komunikasi efektif dengan DPRD.
“Rakyat Jawa Barat menaruh harapan besar. Kita semua bertanggung jawab menjawabnya dengan kerja, data, dan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” pungkas Ono.(*)
