.png){kind=small}
.png){kind=small}
KPK: Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus Akan Masuk Tahap Penyidikan
Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal bahwa proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji khusus akan segera meningkat ke tahap penyidikan.
 |
| Foto ilustrasi pengantar jemmah haji |
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa tim penyidik KPK saat ini sedang menuntaskan proses klarifikasi dan pengumpulan informasi dari sejumlah pihak terkait.
“Dalam waktu dekat, mudah-mudahan kami sudah bisa melangkah ke tahap yang lebih pasti,” ujar Asep dalam keterangan yang dikutip, Minggu, 20 Juli 2025.
Asep juga meminta dukungan dari masyarakat agar proses hukum yang sedang dijalankan KPK dapat berjalan optimal.
“Beberapa pihak telah kami mintai keterangan terkait masalah haji. Mohon doa dan dukungannya,” lanjutnya.
Sebelumnya, pada 20 Juni 2025, KPK telah mengonfirmasi bahwa mereka memanggil dan meminta keterangan sejumlah pihak terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji khusus. Di antara nama yang telah diperiksa adalah pendakwah Khalid Basalamah serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut bahwa dugaan korupsi dalam distribusi kuota haji khusus bukan hanya terjadi pada 2024, tetapi juga berulang pada tahun-tahun sebelumnya.
Terkait tahun 2024, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI mencatat adanya sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji, terutama menyangkut pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi secara merata masing-masing 10.000 kuota untuk jemaah haji reguler dan haji khusus, yang kemudian memicu kritik karena dianggap tidak proporsional dan sarat kepentingan.
KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini demi menjamin tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih transparan dan akuntabel.(*)
