Dituding Bayar Buzzer Pakai APBD, Begini Jawaban KDM
Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi langsung isu yang ramai di media sosial mengenai dugaan penggunaan anggaran pemerintah untuk membayar buzzer. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar dan sebaiknya dicek langsung ke dokumen anggaran resmi.
"Silahkan dicek di anggaran Pemprov Jawa Barat, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Apakah benar ada anggaran untuk membayar buzzer? Kalau ada, laporkan saja ke aparat penegak hukum," kata Dedi seperti dikutip dari akun media sosial pribadinya, Rabu (16/7/2025).
Dedi menyebut, seluruh dokumen anggaran pemerintah provinsi terbuka dan bisa diakses oleh publik. Ia bahkan mempersilakan masyarakat untuk datang langsung ke dinas terkait guna melihat data anggaran secara detail.
"Ambil saja datanya, baca bukunya. Jangan asal tuduh. Kami terbuka kok. Tinggal datang dan lihat," tegasnya.
Menanggapi dukungan yang ramai datang dari warganet, Dedi memastikan, mereka bukanlah buzzer bayaran. Melainkan warga yang memiliki harapan dan pikiran sehat terhadap masa depan Jawa Barat.
"Mereka itu warga yang punya akal sehat, punya harapan. Mereka bukan dibayar, dan mereka tidak suka menjelekkan orang lain," ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis masyarakat. Namun mengimbau agar setiap kritik yang disampaikan tetap berlandaskan data dan fakta.
"Rakyat itu penting curiga pada pemimpinnya, agar tidak semena-mena. Tapi sebelum speak up di media sosial, siapkan dulu datanya. Jangan sampai menyebarkan informasi bohong," tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi juga menyampaikan salam kepada seorang warganet yang sempat menuduhnya menggunakan dana APBD untuk membayar buzzer.
"Terima kasih Mbak, semoga sehat selalu, diberkahi bersama keluarga, dan semoga terbiasa tidak berbohong di ruang publik," pungkas Dedi.(*)