Iklan - Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pekerja Migran Kuningan Tewas di Laos, DPRD Jabar Desak Disnakertrans Perketat Pengawasan

BANDUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat mendesak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat untuk memperketat pengawasan terhadap sindikat penempatan ilegal menyusul kasus tragis yang menimpa pekerja migran asal Kabupaten Kuningan di Laos.

Sorotan tajam tersebut mengemuka setelah dua warga asal daerah pemilihan tersebut dilaporkan menjadi korban penipuan kerja daring atau online scam di luar negeri, dengan rincian satu orang meninggal dunia dan satu lainnya belum diketahui nasibnya.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai insiden kemanusiaan ini kembali membongkar celah lemahnya sistem pencegahan serta mitigasi risiko bagi buruh migran di tingkat pedesaan.

Pihaknya menyayangkan masih maraknya modus perekrutan nonprosedural yang menyasar masyarakat awam tanpa pengawasan memadai dari instansi berwenang di daerah.

"Di sisi lain, kami juga menyoroti alokasi belanja pada dinas teknis terkait yang mengalami lonjakan signifikan dari tahun ke tahun, tetapi kurang menyentuh program produktif," kata politikus Partai Kebangsaan itu, Minggu, 15 November 2026.

Berdasarkan penelusuran postur anggaran, pagu dana Disnakertrans Jabar tercatat sebesar Rp174,8 miliar pada 2025. Tahun 2026 meningkat menjadi Rp226 miliar dan pada 2027 dianggarkan mencapai Rp247 miliar.

"Walau mengalami penambahan nilai yang cukup besar, komposisi alokasi itu ternyata didominasi oleh pos jaminan sosial tenaga kerja," ucap Maulana yang berasal dari dapil 13 (Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar) itu.

Porsi anggaran untuk pengembangan jaminan sosial melonjak dari Rp19,7 miliar (2025) menjadi Rp75,5 miliar (2026) dan Rp126 miliar pada 2027 atau lebih dari setengah total anggaran dinas.

"Besarnya porsi dana reaktif ini jadi tanda tanya besar karena tidak diimbangi dengan program produktif seperti pengawasan, pelatihan, penguatan fungsi pencegahan, inspeksi lapangan, penindakan agen ilegal, atau lainnya," ujarnya.

Legislatif mengingatkan bahwa pos perlindungan sosial yang bersifat menunggu kejadian atau musibah, berisiko menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran apabila tidak terserap secara optimal.

Karena itu, Komisi V mendesak pemerintah agar tidak bersikap reaktif atau menunggu sebuah kasus viral di media sosial baru bergerak memberikan pendampingan kepada korban.

"Ke depan, pengawasan substantif dan ekosistem migrasi aman harus diperkuat secara sistematis agar tragedi serupa tidak kembali menimpa warga Jawa Barat," ucapnya.(*)
Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Pekerja Migran Kuningan Tewas di Laos, DPRD Jabar Desak Disnakertrans Perketat Pengawasan
  • Pekerja Migran Kuningan Tewas di Laos, DPRD Jabar Desak Disnakertrans Perketat Pengawasan
  • Pekerja Migran Kuningan Tewas di Laos, DPRD Jabar Desak Disnakertrans Perketat Pengawasan
  • Pekerja Migran Kuningan Tewas di Laos, DPRD Jabar Desak Disnakertrans Perketat Pengawasan
  • Pekerja Migran Kuningan Tewas di Laos, DPRD Jabar Desak Disnakertrans Perketat Pengawasan
  • Pekerja Migran Kuningan Tewas di Laos, DPRD Jabar Desak Disnakertrans Perketat Pengawasan

Posting Komentar