Negara Teluk Tunda Perundingan Selat Hormuz

Negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) secara resmi menunda perundingan krusial dengan Iran mengenai masa depan Selat Hormuz. Keputusan ini diambil di tengah ketiadaan konsensus internal Arab serta meningkatnya amarah Riyadh atas eskalasi serangan militer oleh kelompok Houthi di Yaman.

Stalemate atau kebuntuan diplomatik ini terjadi berbarengan dengan gempuran gelombang baru serangan rudal dan drone yang diluncurkan pemberontak Houthi terhadap fasilitas militer strategis Arab Saudi senin 14 september 2026.

Juru bicara militer Houthi sebelumnya mengklaim pihaknya telah menghantam Pangkalan Udara King Khalid di Khamis Mushait, yang mencakup hanggar jet tempur, sistem radar, hingga fasilitas logistik amunisi.

Tekanan geopolitik kian meruncing setelah milisi yang didukung Teheran di Irak memaksa Arab Saudi menutup pipa minyak strategis lintas-timur. Pipa tersebut selama ini diandalkan Riyadh sebagai jalur alternatif ekspor energi di tengah situasi penutupan de facto Selat Hormuz oleh Iran.

Konvergensi krisis mulai dari penutupan pipa minyak, penundaan forum Hormuz, hingga penguasaan pesisir Laut Merah Yaman oleh Houthi mendorong lonjakan harga minyak mentah melampaui $108 per barel. 

Menanggapi dinamika tersebut, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menggelar pertemuan darurat di Jeddah dengan Komandan Komando Sentral AS (CENTCOM), Laksamana Brad Cooper, guna membahas perkembangan keamanan regional.

Hambatan Diplomatik dan Tuntutan Teheran

Pertemuan antara GCC dan Iran yang telah dipersiapkan selama berminggu-minggu sejatinya difokuskan untuk merumuskan rute pelayaran komersial sementara. Jalur alternatif ini dirancang guna mengantisipasi pembukaan kembali Selat Hormuz di bawah pengawasan ketat.

Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr Albusaidi, menyatakan bahwa penundaan ini dilakukan demi mengutamakan konsensus bersama.

"Kami tetap berkomitmen untuk merawat dialog yang mendukung stabilitas dan kerja sama jangka panjang di kawasan kita," tulis Badr Albusaidi melalui akun resminya.

Namun, pengamat Internasional menilai kesepakatan tersebut tidak akan serta-merta memulihkan fungsi pelayaran secara instan. Pasalnya, Teheran mengajukan serangkaian prakondisi berat, termasuk tuntutan agar Amerika Serikat mencabut blokade pelabuhan minyak Iran, pencairan aset-aset finansial yang dibekukan, serta gencatan senjata permanen di Lebanon.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran dengan tegas membantah keterlibatan negaranya dalam serangan terhadap fasilitas pipa minyak Saudi maupun eskalasi militer di Yaman.

Dampak Kemanusiaan dan Kompleksitas Geopolitik

Konflik yang terus membara di Yaman memperparah instabilitas regional. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), gelombang pertempuran terbaru telah mengakibatkan sekitar 85.000 warga mengungsi. Sementara itu, laporan pemerintah Yaman menyebutkan estimasi korban jiwa mencapai 150 warga sipil tewas dan 200 lainnya mengalami luka-luka.

Pemerintah Arab Saudi, yang memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan sah Yaman yang diakui PBB di Aden, berupaya keras membalikkan keadaan. Langkah ini menyusul tersapunya pasukan pro-pemerintah dari pesisir barat Hodeidah hingga penguasaan Selat Bab al-Mandab oleh kelompok Houthi.

Meskipun afiliasi antara Houthi dan Teheran merupakan rahasia umum di tingkat internasional, para analis mencatat bahwa kelompok pemberontak tersebut kerap bertindak secara otonom dengan agenda utama menumbangkan pengaruh Riyadh di Semenanjung Arab. Dengan buntu perundingan diplomatik ini, masa depan keamanan jalur energi global kini berada di ujung tanduk.(*)