Soal Pembenahan Bursa Saham, Ketahui Mandat Presiden Prabowo
Jakarta : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembenahan bursa. Airlangga mengatakan reformasi struktural sangat penting demi menciptakan sistem perdagangan saham yang transparan dan akuntabel.
 |
| Foto Presiden Prabowo Subianto |
Pemerintah menargetkan peningkatan likuiditas pasar melalui kebijakan kenaikan batas minimal saham publik (free float) sebesar 15 persen. Langkah ini bertujuan agar bursa saham nasional dapat bersaing secara sejajar dengan standar pasar keuangan internasional.
"Bapak Presiden Prabowo memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar melalui reformasi pasar modal secara struktural, termasuk demutualisasi bursa. Presiden Prabowo juga mendorong peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Wisma Danantara Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.
Airlangga menegaskan bahwa negara tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku manipulasi harga di pasar saham. Praktik kotor tersebut dianggap merusak kredibilitas sistem ekonomi serta menghambat masuknya arus modal asing ke Indonesia.
"Sekali lagi, pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan yang merugikan investor. Praktik tersebut juga merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," kata Airlangga.
Pemerintah mewajibkan transparansi penuh mengenai identitas pemilik akhir saham guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan di lantai bursa. Pengetatan aturan afiliasi pemegang saham menjadi bagian krusial dalam evolusi struktur pasar modal modern tanah air.
“Peningkatan transparansi dilakukan melalui pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir. Langkah ini bertujuan memastikan kejelasan afiliasi pemegang saham secara transparan,” ucap Airlangga.
Aparat penegak hukum akan berkolaborasi dengan otoritas bursa untuk menindak tegas setiap pelanggaran aturan keuangan. Pemerintah menjamin proses hukum berjalan tanpa diskriminatif terhadap pihak yang mengganggu stabilitas pasar modal nasional.
"Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas. Langkah ini ditujukan kepada siapa pun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa,” ujar Airlangga.
Presiden Prabowo juga memastikan operasional bursa efek tidak akan terganggu meskipun sedang berada dalam masa transisi kepemimpinan. Pejabat pelaksana tugas memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan seluruh fungsi regulasi serta pengawasan secara maksimal.
"Bapak Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia. Instruksi tersebut bertujuan memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan normal di tengah kepemimpinan transisi,” kata Airlangga.
Presiden menyampaikan pesan khusus kepada para investor pasar saham domestik dan mancanegara mengenai ketangguhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Pemerintah berkomitmen penuh menyediakan iklim usaha yang adil serta berstandar kelas dunia bagi semua pihak.
“Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan nasional serta berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” ucap Airlangga mengutip pesan Presiden.(*)
