DPR Nilai Pasar Keuangan Indonesia Sensitif Sinyal Dunia
Jakarta :;Gejolak tajam pasar saham Indonesia yang diikuti pengunduran diri pimpinan BEI dan OJK, harus dibaca sebagai peringatan dini. Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh anggota DPR RI Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet).
 |
| Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Foto: Humas Fraksi Golkar DPR RI) |
Bamsoet mengatakan, pasar keuangan Indonesia sangat sensitif terhadap sinyal dunia. Hal itu, bisa dilihat dari anjloknya IHSG sekitar 16 persen, disertai aksi jual investor asing diperkirakan US$80 miliar (Rp1.341 triliun).
"Peringatan dari MSCI terkait transparansi dan struktur pasar langsung diterjemahkan investor sebagai risiko sistemik, bukan sekadar isu teknis. Ini 'early warning', negara harus hadir dengan memastikan kesinambungan kepemimpinan di BEI dan OJK," kata anggota Komisi III DPR ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 1 Februari 2026.
Ia menilai, pengunduran diri Dirut BEI, Iman Rachman, disusul Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar patut dihargai. Karena, hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral.
"Dalam situasi pasar yang bergejolak, yang paling dibutuhkan adalah kepastian. Jangan sampai kekosongan ini dibaca pasar sebagai tanda lemahnya kontrol negara," ucap Bamsoet.
Kemudian, ia mengingatkan, stabilitas pasar keuangan berkaitan langsung dengan keamanan ekonomi negara. 'Capital out flow' yang berlanjut dapat menekan nilai tukar, meningkatkan inflasi, dan pada akhirnya memukul daya beli masyarakat.
"Jika tekanan ini menjalar ke sektor riil, risiko pemutusan hubungan kerja dan kontraksi industri akan meningkat. Terutama, di kawasan urban dan sentra manufaktur," ujar Bamsoet.
Ketua Dewan Komisioner sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan percepatan reformasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Friderica menilai pembenahan kualitas emiten dan penguatan perlindungan investor sangat krusial menghadapi gejolak pasar saat ini.
OJK akan meningkatkan standar literasi masyarakat terhadap instrumen investasi di pasar modal nasional. OJK berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara konsisten guna menjaga integritas perdagangan saham secara menyeluruh.
"Kami terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15 persen serta optimalisasi peran liquidity provider. Upaya ini mencakup peningkatan peran investor institusional, asuransi dan dana pensiun milik pemerintah," ujar Friderica dalam Konferensi Pers di Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.
Friderica berencana memperluas jangkauan aktivitas bank umum pada sektor pasar modal melalui regulasi terbaru. Pemerintah akan segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk mendukung kebijakan tersebut.
OJK akan memperketat kewajiban pengungkapan identitas pemilik akhir saham atau ultimate beneficial ownership bagi emiten. Perusahaan efek wajib memperkuat proses uji tuntas serta jaminan kualitas demi transparansi data bagi publik.
"Kemudian dilakukan penanganan kasus besar melalui penegakan hukum yang memberikan efek jera. Penguatan pengawasan pasar juga dilakukan, termasuk terhadap para influencer," kata Friderica.(*)
