PBB Terancam Bangkrut Akibat Krisis Keuangan Global
Jenewa : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di ambang “kebangkrutan finansial imminen” akibat banyak negara anggota yang tidak membayar iuran. Sekretaris Jenderal António Guterres memperingatkan, krisis keuangan ini dapat menghabiskan dana PBB pada Juli 2026.
 |
| Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres (Foto: X - Antonio Guterres) |
Ia menulis surat kepada seluruh 193 negara anggota agar menepati kewajiban mereka atau merombak aturan keuangan organisasi. Krisis ini dipicu terutama oleh penolakan Amerika Serikat membayar anggaran rutin dan misi perdamaian.
AS juga menarik diri dari beberapa badan PBB yang disebutnya sebagai pemborosan dana pembayar pajak. Beberapa negara anggota lain juga menunggak atau menolak membayar iuran mereka, dilansir dari BBC News, Sabtu, 31 Januari 2026.
Meski Majelis Umum PBB telah menyetujui perubahan parsial sistem keuangan pada akhir 2025, organisasi tetap menghadapi krisis kas besar. Situasi ini diperparah oleh aturan yang memaksa pengembalian dana yang sebenarnya belum diterima.
Advertisement
Di markas PBB di Jenewa, tanda peringatan mengenai krisis finansial dipasang di berbagai lokasi. Dalam upaya penghematan, eskalator dimatikan secara rutin dan pemanas diturunkan.
Guterres menekankan, krisis saat ini berbeda secara fundamental dibanding krisis keuangan PBB sebelumnya. Ia memperingatkan, negara anggota yang menolak membayar iuran mengancam integritas seluruh sistem.
Pada 2025, sekitar 77 persen iuran anggota telah dibayar, namun jumlah yang belum dibayar mencapai rekor tertinggi. Aturan pengembalian dana yang tidak terpakai menciptakan “pukulan ganda”, karena PBB harus mengembalikan jutaan dolar yang sebenarnya belum dimiliki.
Guterres menegaskan, semua anggota harus membayar penuh tepat waktu atau merombak aturan keuangan agar kebangkrutan dapat dihindari. Badan-badan PBB jarang mendapat seluruh dana yang diminta untuk menangani krisis kemanusiaan, dan 12 bulan terakhir menjadi periode yang sangat sulit.
Advertisement
Pada Januari, AS menarik diri dari 31 badan PBB untuk memprioritaskan kepentingan nasional. Negara lain, seperti Inggris dan Jerman, juga mengumumkan pemotongan signifikan dalam bantuan luar negeri, yang berdampak pada pekerjaan PBB.
AS secara resmi meninggalkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena menolak membayar iuran 2024 dan 2025. Kekurangan dana memaksa pemotongan fungsi badan PBB lainnya.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan bahwa pelanggaran serius kini tidak dapat didokumentasikan karena keterbatasan dana. Di Afghanistan, UN Women menutup klinik ibu dan bayi.
Sementara itu, World Food Programme terpaksa memotong jatah makanan bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Sudan. Situasi ini menegaskan urgensi reformasi finansial PBB, atau risiko kebangkrutan organisasi internasional terbesar dunia semakin nyata.(*)
