Bupati Aep Diminta ‘Pelototi’ Kinerja Pejabat PUPR Karawang. Asprumnas Jabar Temukan Pengecoran Janggal
Font Terkecil
Font Terbesar
Karawang : Bupati Haji Aep Syaepuloh diminta ‘pelototi’ kinerja pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang. Pasalnya, pejabat yang menikmati gaji APBD Kota Pangkal Perjuangan tersebut sulit untuk komunikasi dan ditemui. Padahal, demi program kemajuan di daerah kekuasaannya.(5/12/25).
 |
| Merasa Terhambat,Tegas ! Bupati Diminta ‘Pelototi’ Kinerja Pejabat PUPR Karawang. Asprumnas Jabar Temukan Pengecoran Janggal |
H.Abun Yamin Syam, SE Ketua ASPRUMNAS Jawa Barat, mengatakan hal itu, Jum’at 5 Desember 2025. “Kami dari pengembang perumahan perlu komunikasi, duduk bareng, konsultasi dengan Dinas PUPR. Hal ini demi program Karawang Maju. Tapi, kami merasa sulit komunikasi dengan pejabat PUPR,” kata Abun.
Menurutnya, ada suatu permasalahan yang perlu dikomunikasikan. Yaitu pengecoran jalan di Dusun Pundong Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru ada suatu keganjalan.
"Proyek pengecoran jalan itu dibangun tapi terputus 200 meter. Lalu dibangun lagi ini yang kedua kalinya, jalan yang terputus ini bilamana hujan menjadi becek dan berkubang. Ini perlu ada penjelasan dari PUPR, kenapa hal demikian terjadi. Kami sudah komunikasi dengan pihak desa, jawaban itu proyek DPUPR,"katanya.
Infomasi yang ia himpun, pengecoran jalan terputus tepat depan gerbang perumahan diduga ada unsur kesengajaan. Bagi Abun, hal ini menjadi menghambat dalam menyukseskan program pemerintah pusat yaitu membangun rumah subsidi untuk masyarakat.
 |
| Merasa Terhambat,Tegas ! Bupati Diminta ‘Pelototi’ Kinerja Pejabat PUPR Karawang. Asprumnas Jabar Temukan Pengecoran Janggal |
“Jujur, kami jadi terkendala karena proyek DPUPR. Menjadi cataan kami saat evaluasi bareng kementrian dan pemerintah pusat. Kami sedang focus membangun rumah subsidi untuk membantu masyarakat sebagai mendukung program pemerintah 3 juta rumah, kini terhambat,” kata Abun tegas.
Abun juga menelusuri, jika proyek jalan ini tidak ada papan informasi di lokasi. Sedankan pemasangan papan proyek diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
.
“Harapan kami proyek jalan yang terputus dari pihak kontraktor di minta di selesaikan secepatnya guna memperlancar pembangunan perumahan rumah,” pintanya, seraya menegaskan Bupati Karawang harus evaluasi kinerja pejabat di PUPR Karawang.
 |
| Merasa Terhambat,Tegas ! Bupati Diminta ‘Pelototi’ Kinerja Pejabat PUPR Karawang. Asprumnas Jabar Temukan Pengecoran Janggal |
Atas cerita dari Ketua ASPRUMNAS Jawa Barat, pihak pejabat Dinas PUPR Karawang masih sulit untuk diminta keterangan hingga berita ini di redaksi.(*)
