Iklan - Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Siapa Pengganti Gibran? Ini 5 Figur Hasil Kajian Visi Indonesia

JAKARTA - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuat bursa calon pengganti menjadi sorotan publik. Sejumlah nama tokoh nasional pun mencuat dan dinilai memiliki kapasitas untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.

Gibran Mundur, 5 Nama Mencuat Jadi Bursa Cawapres Pengganti

Diketahui, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan akan menggelar sidang paripurna untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden pada 2 Desember 2026 mendatang.

Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, mengingatkan bahwa pengisian jabatan tersebut tidak boleh dipandang sebatas proses pergantian pejabat.

Menurutnya, keberadaan wakil presiden sangat penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, terutama di tengah berbagai tantangan nasional dan global.

Ia menyoroti kondisi perekonomian yang masih menghadapi tekanan, mulai dari gejolak global, pelemahan nilai tukar rupiah, volatilitas harga pangan, hingga percepatan hilirisasi industri.

“Pengisian jabatan wakil presiden berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 bukan sekadar prosedur administratif biasa, melainkan instrumen krusial untuk memastikan kesinambungan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil, dan berkeadilan hingga akhir masa jabatan pada 2029,” ujar Rusdiansyah dalam kajian Visi Indonesia dikutip pada Sabtu, 14 November 2026.

Secara konstitusional, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Selanjutnya, MPR akan memilih salah satu dari dua calon tersebut melalui sidang paripurna. Proses pengisian jabatan itu harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU MD3.

Dalam menentukan figur pengganti, Visi Indonesia menetapkan empat parameter utama. Pertama, kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum, termasuk integritas, bebas dari konflik kepentingan, serta memenuhi seluruh persyaratan perundang-undangan.

Kedua, kemampuan mengelola pemerintahan. Wakil presiden dinilai perlu memiliki kapasitas sebagai Chief Operating Officer atau COO pemerintahan, terutama dalam mengoordinasikan birokrasi, menjaga disiplin fiskal, dan memperkuat tata kelola ekonomi makro.

Ketiga, memiliki penerimaan politik yang kuat di parlemen, baik DPR maupun MPR, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari gesekan di antara partai politik pendukung pemerintah.

Sementara parameter keempat adalah rekam jejak kepemimpinan yang terukur, khususnya pengalaman mengelola kebijakan publik serta memimpin kementerian atau lembaga berskala besar.

“Calon pendamping Presiden harus memiliki pengalaman dan bukti keberhasilan nyata dalam mengelola kebijakan publik maupun memimpin kementerian atau lembaga berskala besar,” kata Rusdiansyah.

Berdasarkan kajian Visi Indonesia, ada lima figur nasional yang beredar memiliki karakteristik, rekam jejak, serta dinamika politik yang berbeda apabila dipasangkan dengan Presiden Prabowo Subianto:

Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini dinilai memenuhi seluruh syarat konstitusional dengan rekam jejak panjang di lembaga legislatif.

Dasco memiliki kapabilitas menonjol dalam lobi parlemen, penyelesaian krisis politik domestik, serta terbukti mampu meloloskan berbagai legislasi strategis.

"Dari sisi ekonomi, penunjukannya berpotensi memberi sinyal positif bagi kepastian politik dalam negeri, meski komposisi tim ekonomi kabinet akan tetap menjadi perhatian pasar dan memerlukan komunikasi pembagian peran yang adil dengan mitra koalisi non Gerindra," kata Rusdiansyah.

Sugiono
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga mantan Menteri Luar Negeri ini memiliki profil birokrasi serta diplomatik yang teruji.

Kajian Visi Indonesia menyoroti komplementaritasnya pada aspek diplomasi global dan koordinasi program sosial yang didukung jaringan internasional luas bagi hubungan dagang serta investasi.

"Sebagai kader utama Gerindra dengan keselarasan visi yang kuat bersama Presiden, tantangan politiknya terletak pada penyeimbangan komposisi kekuasaan antarpartai koalisi serta penguatan dukungan teknis di sektor keuangan publik dan fiskal," tutur Rusdiansyah.

Puan Maharani
Ketua DPR RI sekaligus elite PDI Perjuangan ini mengantongi syarat konstitusional serta rekam jejak eksekusi yang matang di lembaga legislatif maupun eksekutif saat menjabat sebagai Menko PMK.

"Pengalaman birokrasinya menjadi modal penting, namun masuknya Puan berpotensi mengubah arsitektur koalisi pemerintahan 2026 dan memicu dinamika baru dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang sudah ada di Senayan, yang pada gilirannya juga akan dicermati pelaku pasar terkait arah kebijakan fiskal ke depan," tuturnya.

Marzuki Alie
Nama Marzkui Alie cukup menjadi kejutan. Namun, Rusdiansyah menyebut Mantan Ketua DPR RI periode 2009-2014 ini memiliki latar belakang pengalaman memimpin lembaga legislatif nasional, kapasitas diplomasi parlemen internasional, kemampuan membangun konsensus politik, serta pengalaman panjang di bidang pendidikan dan manajemen korporasi BUMN.

"Pemahaman tata kelola administrasi negara dan dunia usaha menjadi modal utamanya, namun posisinya yang cukup lama berada di luar lingkaran struktur parlemen periode 2024–2029 menuntut konsolidasi dukungan politik di MPR, sementara respons pasar cenderung positif meski menunggu arah kebijakan ekonomi yang berjalan," ujarnya.

Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sekaligus pakar hukum tata negara ini dinilai memiliki kapasitas keilmuan konstitusi dan pengalaman panjang di berbagai kabinet.

"Yusril memiliki komplementaritas pada penguatan kepastian hukum dan reformasi regulasi investasi yang menjadi perhatian investor global.

Latar belakangnya dari partai non-parlemen menempatkannya sebagai figur kompromi yang tidak berbenturan langsung dengan kepentingan kursi partai besar di koalisi, meski perannya tetap membutuhkan sinergi erat dengan jajaran menteri bidang ekonomi makro," papar Rusdiansyah.

Rusdiansyah menegaskan, kelima nama tersebut merupakan hasil kajian berdasarkan kapasitas, pengalaman, dan dinamika politik masing-masing figur.
Gibran Mundur, 5 Nama Mencuat Jadi Bursa Cawapres Pengganti

Namun, penentuan calon wakil presiden tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.(*)
Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Siapa Pengganti Gibran? Ini 5 Figur Hasil Kajian Visi Indonesia
  • Siapa Pengganti Gibran? Ini 5 Figur Hasil Kajian Visi Indonesia
  • Siapa Pengganti Gibran? Ini 5 Figur Hasil Kajian Visi Indonesia
  • Siapa Pengganti Gibran? Ini 5 Figur Hasil Kajian Visi Indonesia
  • Siapa Pengganti Gibran? Ini 5 Figur Hasil Kajian Visi Indonesia
  • Siapa Pengganti Gibran? Ini 5 Figur Hasil Kajian Visi Indonesia

Posting Komentar