Iklan - Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Presiden Dorong Satu Pintu Ekspor SDA, Muhaimin: Tak Ada Lagi Manipulasi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa transformasi ekonomi Indonesia harus menyasar persoalan mendasar dalam struktur ekonomi, terutama ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan kekayaan nasional.(20/11/26).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar

Menurut Muhaimin, perubahan orientasi pembangunan menjadi kebutuhan mendesak di tengah krisis global dan berbagai persoalan domestik. Pasalnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia perlu dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Ia menilai, salah satu persoalan mendasar yang perlu dibenahi adalah penguasaan sumber daya alam yang masih terkonsentrasi pada segelintir pihak. Karena itu, negara perlu mengambil peran lebih kuat untuk memastikan pengelolaan kekayaan nasional berjalan transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Presiden memberikan satu tuntunan yang agak konkret yang bisa kita jadikan pikiran baru kita, yaitu negara harus kembali hadir, mengambil peran-peran tumpul yang tidak bisa dilaksanakan atau yang tidak tumbuh," ucap Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 20 November 2026.

Dalam hal ini, Muhaimin menilai kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan nasional.

"Saya sangat bersyukur Presiden akhirnya mengambil jalan: satu pintu ekspor sumber daya alam. Ini langkah yang sangat strategis, sehingga tidak ada manipulasi, tidak ada penipuan, tidak ada uang mengalir tanpa pengawasan," katanya.

Lebih lanjut, Muhaimin mengungkapkan gagasan Presiden mengenai porsi pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Ia menyebut, sebelumnya dirinya membayangkan skema pembagian pengelolaan sebesar 50 persen oleh negara dan 50 persen oleh swasta.

Namun, menurutnya, Presiden mendorong porsi pengelolaan yang lebih besar oleh negara, yakni mencapai 70 persen.

"Pak Presiden lebih maju dari itu, 70 persen kekayaan alam harus dikelola oleh negara agar negara segera mendapatkan dana bagi apa yang disebut terwujudnya keadilan ekonomi," ungkapnya.

Kemudian Muhaimin menjelaskan, penguatan peran negara dalam pengelolaan kekayaan alam berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas pembiayaan berbagai agenda keadilan ekonomi. Dengan demikian, optimalisasi kekayaan nasional diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan struktur ekonomi perlu diikuti dengan penguatan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat belum memiliki ekosistem dan kapasitas yang memadai untuk memanfaatkan peluang ekonomi.

Karena itu, transformasi ekonomi tidak hanya menyangkut perubahan kebijakan dan program pemerintah, tetapi juga mempersiapkan masyarakat agar mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri.

Ia menegaskan, negara harus hadir menjalankan mandat konstitusi dalam pengelolaan kekayaan nasional, sementara masyarakat perlu diperkuat agar mampu berdiri di atas kaki sendiri.(*)
Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Presiden Dorong Satu Pintu Ekspor SDA, Muhaimin: Tak Ada Lagi Manipulasi
  • Presiden Dorong Satu Pintu Ekspor SDA, Muhaimin: Tak Ada Lagi Manipulasi
  • Presiden Dorong Satu Pintu Ekspor SDA, Muhaimin: Tak Ada Lagi Manipulasi
  • Presiden Dorong Satu Pintu Ekspor SDA, Muhaimin: Tak Ada Lagi Manipulasi
  • Presiden Dorong Satu Pintu Ekspor SDA, Muhaimin: Tak Ada Lagi Manipulasi
  • Presiden Dorong Satu Pintu Ekspor SDA, Muhaimin: Tak Ada Lagi Manipulasi

Posting Komentar