LPSK Telaah Permohonan Perlindungan 6 Saksi Kasus Penyadapan Sejak 6 November
JAKARTA, - Sebanyak enam orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan yang ditangani Bareskrim Polri mengajukan permohonan pelindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini diungkapkan oleh Ketua LPSK Achmadi.
 |
| Enam Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Minta Perlindungan ke LPSK |
Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya telah menerima permohonan tersebut dan masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026 lalu. Selain itu, sampai saat ini LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami kebutuhan pelindungan para saksi.
Menurut Achmadi, proses penelaahan dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Pertimbangan tersebut, kata dia, mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata Achmadi dalam keterangan tertulis yang diterima.
Achmadi menegaskan, LPSK terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut.
Tak hanya itu, ia menegaskan LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring berlangsungnya proses hukum.
Dalam menelaah permohonan, lanjutnya, LPSK akan mencermati tingkat ancaman, kerentanan masing-masing saksi, serta bentuk pelindungan yang diperlukan. Hasil penelaahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah pelindungan yang sesuai.
Ia menuturkan, pengajuan permohonan ini merupakan bagian dari upaya para saksi untuk memperoleh jaminan keamanan selama proses hukum perkara dugaan penyadapan berlangsung.(*)
Baca Juga:
Posting Komentar