KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Klaten, Plt Bupati Jadi Saksi

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Keuangan Negara, Daerah Istimewa Yogyakarta. "KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis, 5 November 2026.

Ia menyebutkan, saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan hari ini adalah Mahanni Yulindha Pratiwi selaku Plt Bupati Klaten. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Keuangan Negara Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Mahanni Yulindha Pratiwi, Plt. Bupati Klaten," katanya.

Kasus dugaan korupsi tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Hamenang, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah selaku pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative.

KPK mengungkapkan, dugaan korupsi yang menjerat Hamenang mencakup beberapa klaster penerimaan uang. Di antaranya, dugaan penerimaan sekitar Rp2 miliar terkait pengadaan dan Rp245 juta terkait tambang galian C.

Selain itu, Hamenang diduga menerima uang rutin sebesar Rp1,8 miliar dari badan layanan umum daerah (BLUD), badan usaha milik daerah (BUMD), dan organisasi perangkat daerah (OPD). Ia juga diduga menerima uang upah pungut sebesar Rp280 juta dari pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam perkara yang sama, Hamenang diduga memberikan suap sebesar Rp400 juta kepada pihak BPK Jawa Tengah. Uang tersebut diduga bertujuan menghapus temuan kelebihan pembayaran sekitar Rp5 miliar.

Atas dugaan perbuatannya, Hamenang dijerat dengan sejumlah pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan ketentuan pidana terkait. Sementara itu, Muhammad Amin Wahyu Utomo dan Ahmad Luthfi H. Rahmatullah juga dijerat dengan pasal sesuai dugaan peran masing-masing dalam perkara tersebut.(*)