DPR Minta Penjelasan Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Puan: Jangan Terulang Lagi
JAKARTA, - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR melalui komisi terkait akan meminta penjelasan mengenai dugaan penyadapan Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut DPR untuk mengevaluasi persoalan yang sedang menjadi perhatian.
 |
| Puan Maharani: DPR Akan Evaluasi Dugaan Penyadapan Presiden Lewat Komisi Terkait |
"Tentu saja kita harus mengikuti proses hukum yang sedang berlaku. Kami menghargai dan menghormati itu untuk tetap ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya," ujar Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut usai Rapat Paripurna Ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Setelah memperoleh penjelasan, DPR akan memberikan masukan sekaligus mengevaluasi persoalan tersebut melalui komisi terkait. Puan berharap evaluasi itu dapat mencegah kejadian serupa terulang kembali pada masa mendatang.
"DPR melalui komisi terkait tentu saja akan meminta penjelasan terkait dengan hal itu, setelahnya kami akan memberikan masukan dan mengevaluasi. Jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke depannya bisa terulang kembali," ucap pimpinan DPR itu.
Puan juga menyebut kemungkinan pengetatan aturan maupun undang-undang akan dibicarakan melalui komisi terkait. Pembahasan tersebut nantinya menjadi bagian dari upaya DPR menindaklanjuti persoalan penyadapan.
Dalam pidato Puan sebelumnya, ia mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
"DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI," katanya. Puan memastikan DPR akan mendukung upaya Polri mengusut kasus dugaan penyadapan Presiden secara transparan dan profesional.(*)
Baca Juga:
Posting Komentar