Data Perlinsos Sudah Terbit, DPR Tetap Minta BPS Perbaiki Data Desil
CIREBON – Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan, Selly Gantina, menyoroti ketidaksesuaian data desil dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Ia meminta BPS segera melakukan evaluasi dan koreksi agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.(2/11/26)
 |
| Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan, Selly Gantina |
Menurut Selly, DPR tengah mengevaluasi variabel dan komponen yang jadi dasar pengelompokan desil untuk memastikan indikator masih relevan menggambarkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi, memang nanti kita akan mengevaluasi kira-kira variabel komponen ini apakah masih pas untuk dijadikan acuan atau tidak,” kata Selly, Minggu (1/11/2026).
Pemutakhiran data juga butuh koordinasi kuat antara BPS dengan seluruh kementerian dan lembaga. Saat ini berbagai kementerian/lembaga memiliki kewenangan melakukan pemutakhiran data sekaligus menjadi pengguna data kesejahteraan sosial.
DPR akan meminta BPS menggelar rapat koordinasi khusus bersama seluruh kementerian/lembaga guna menyelaraskan proses pemutakhiran.
Selly mengungkap temuan lapangan masih menunjukkan ketidaksesuaian antara pengelompokan desil BPS dengan kondisi faktual masyarakat.
“Karena pada kenyataannya, setelah kita lakukan temuan di lapangan, kondisi di lapangan desil-desil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sudah dikeluarkan oleh BPS,” ujarnya.
Ia meminta BPS tidak menunda koreksi terhadap data desil yang dinilai tidak sesuai, meski data Perlinsos telah diterbitkan. Proses perubahan dari Perlinsos menuju desil terbaru memang butuh waktu, namun tidak seharusnya menghambat perbaikan.
“Maka untuk itu, desil yang sudah dikeluarkan BPS mohon untuk dilakukan koreksi meskipun Perlinsos sudah dikeluarkan,” tegasnya.
Selly berharap pembenahan data berdampak langsung bagi warga Kota dan Kabupaten Cirebon agar memperoleh akses informasi akurat, kesempatan meningkatkan taraf hidup, serta bantuan pemerintah sesuai kondisi.
“Harapan saya setelah agenda ini, seluruh warga Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon bisa mendapatkan akses informasi yang betul-betul akurat,” katanya.
Ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, sekaligus memperluas akses bansos yang tepat sasaran.
“Yang paling terpenting tidak lagi anak-anak yang putus sekolah. Kemudian, mereka bisa mendapatkan bantuan yang tepat sasaran, dan yang paling terpenting mereka bisa lebih dekat lagi dengan wakil rakyatnya,” pungkasnya.(*)
Baca Juga:
Posting Komentar