Mendikdasmen Wacanakan Siswa Tak Otomatis Naik Kelas, Tamparan Keras untuk Karawang
Karawang ; 11Di tengah gembar-gembor MOTEKAR 393 dan renovasi 660 ruang kelas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti melempar wacana yang bikin sekolah di Karawang harus berpikir keras: siswa tidak otomatis naik kelas.
 |
| Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti |
Mu'ti menyoroti pentingnya penguatan budaya belajar sebagai kunci mutu pendidikan nasional. Aturan kenaikan kelas yang selama ini hanya jadi proses administratif akhir tahun, dinilai perlu dikaji ulang total.
"Ada rekomendasi agar siswa tidak secara otomatis naik kelas sebagai salah satu opsi yang perlu dikaji lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan," ujar Abdul Mu'ti, Kamis (8/10/2026).
Namun, ia menegaskan, ini belum menjadi kebijakan nasional. Masih butuh kajian akademik dan masukan pakar sebelum diputuskan.
"Peningkatan mutu pendidikan itu bukan hanya persoalan akademik, tetapi juga bagaimana kita membangun karakter dan kebiasaan belajar anak. Karena itu, persoalan kenaikan kelas perlu dilihat secara lebih menyeluruh," tegas Mu'ti.
Wacana ini muncul karena realita di lapangan: dalam satu sekolah, ada siswa dengan budaya belajar baik dan konsisten, tapi banyak juga yang motivasi, disiplin, dan tanggung jawabnya masih rendah.
Jika mekanisme sekarang dibiarkan, kenaikan kelas hanya jadi stempel, bukan cerminan perkembangan siswa yang sebenarnya.
Mu'ti menegaskan, bukan berarti siswa yang kesulitan akademik langsung tinggal kelas. Keputusan harus komprehensif: melihat akademik, disiplin, motivasi, kondisi keluarga, hingga dukungan sekolah. Harus humanis, bukan menekan psikologis anak.
Untuk itu, ia juga mendorong penguatan Bimbingan Konseling (BK). Guru BK jangan hanya muncul saat siswa bermasalah, tapi harus mendampingi sejak awal membantu siswa mengenali potensi dan kesulitan belajar.
Tamparan untuk Karawang Kekinian11111
Wacana ini adalah tamparan telak untuk Karawang.
Fakta BPS: TPT Karawang 7,99 persen (Agustus 2025), tertinggi kedua di Jabar. Salah satu penyumbang terbesar adalah lulusan SMK (7,68 persen) dan SMP yang budaya belajarnya masih lemah. Di gudang pabrik terbesar se-Asia Tenggara dengan investasi Rp 20,43 triliun yang hanya menyerap 15 ribu pekerja karena mismatch skill, kita masih membiarkan siswa naik kelas otomatis tanpa kompetensi?
Program MOTEKAR 393 Bupati Aep Syaepuloh yang membangun 121 sekolah baru dan merenovasi 660 ruang kelas akan sia-sia jika tidak dibarengi revolusi budaya belajar. Gedung boleh baru, tapi jika siswa tetap tidak disiplin, tidak termotivasi, dan naik kelas karena kasihan, maka yang kita cetak adalah calon pengangguran baru di lumbung industri.
Karawang butuh keberanian seperti wacana Mendikdasmen: tidak naik kelas bukan hukuman, tapi cerminan kejujuran pendidikan. Lebih baik tinggal kelas setahun daripada menganggur seumur hidup karena tidak kompeten di era AI yang disinggung Wapres Gibran kemarin.
Apakah Dinas Pendidikan Karawang siap jika aturan ini benar-benar diberlakukan tahun depan? (*)
