Mentan Amran Raih Skor Kinerja Tertinggi Menteri Kabinet Merah Putih

Dalam penilaian lembaga riset politik dan kebijakan publik tersebut, Amran memperoleh skor 91, tertinggi dibandingkan 10 menteri dengan kinerja terbaik. Posisi berikutnya ditempati Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dengan skor 89, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 87, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti 86, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 85.

Penilaian IndexPolitica menggunakan pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis. Evaluasi tersebut tidak menggunakan survei opini publik, melainkan mengacu pada dokumen dan laporan resmi pemerintah serta statistik sektoral.

Terdapat enam dimensi yang menjadi dasar penilaian, yakni Policy Output dengan bobot 20 persen, Policy Outcome 25 persen, Implementation Effectiveness 20 persen, Public and Economic Impact 15 persen, Policy Innovation 10 persen, serta Intergovernmental Coordination 10 persen.

Founder sekaligus Peneliti Senior IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, menegaskan bahwa penilaian tersebut berfokus pada kinerja, bukan tingkat popularitas seorang menteri.

Menurutnya, menteri yang tidak terlalu populer tetap dapat memperoleh nilai tinggi apabila mampu menghasilkan output dan outcome kebijakan yang terukur. 

Sebaliknya, menteri yang sering muncul dalam pemberitaan tidak otomatis memiliki kinerja terbaik.

Capaian Amran juga disebut melanjutkan hasil survei kepuasan publik Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2025. Saat itu, Amran berada di posisi teratas dengan tingkat kepuasan 84,9 persen, disusul Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 84,5 persen, Purbaya Yudhi Sadewa 84,1 persen, Menteri Agama Nasaruddin Umar 83,4 persen, dan Menteri Sekretariat Negara Prasetiyo Hadi 82,9 persen.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, mengatakan konsistensi posisi teratas dalam penilaian dua lembaga riset tersebut tidak terlepas dari berbagai capaian sektor pertanian di bawah kepemimpinan Amran.

Salah satunya produksi beras nasional pada 2025 yang mencapai 34,69 juta ton, atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Angka tersebut meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 dan disebut mendapat pengakuan dari BPS, FAO, serta USDA.

Indonesia juga disebut telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Selain itu, stok beras pemerintah mencapai 5,3 juta ton, yang menjadi rekor tertinggi dan melampaui rekor 1984 sebesar 2,6 juta ton.

Di sektor perdagangan, pertanian mencatat nilai ekspor sekitar Rp166 triliun. Sementara itu, impor pangan ditekan hingga Rp41 triliun sehingga memberikan nilai tambah sekitar Rp200 triliun bagi perekonomian nasional.

Pemerintah juga menyederhanakan 145 aturan terkait pupuk bersubsidi untuk mempermudah akses petani. Harga pupuk bersubsidi turut diturunkan 20 persen di tengah kondisi krisis pupuk global. Selain itu, pemerintah menetapkan jaminan harga pembelian gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

Dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) 2026 mencapai 129,19, yang disebut menjadi angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto sektor pertanian pada 2025 juga mencapai 5,74 persen, menjadi yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

Arief menyebut berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran Kementerian Pertanian dan kepemimpinan Amran yang aktif turun langsung ke lapangan.

"Hasil penilaian ini adalah buah dari kerja keras Pak Menteri dan jajaran Kementan yang tidak kenal lelah turun langsung ke sawah dan bertemu petani. Pak Mentan Amran selalu menegaskan bahwa beliau tidak akan berhenti bekerja hingga setiap petani sejahtera dan setiap keluarga miskin di pedesaan terangkat dari kemiskinan melalui sektor pertanian,"kata Arief, Rabu, 9 September 2026.

Kementerian Pertanian menyatakan akan terus melanjutkan program swasembada pangan sebagai fondasi ketahanan nasional dan mendukung agenda pemerintah menuju kemandirian pangan Indonesia.(*)