Menteri PU Sebut Mutasi ASN ke Daerah Bukan Hukuman, Melainkan Pembinaan Karier
Jakarta: Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di daerah bukan bentuk hukuman maupun penurunan jabatan. Menurutnya, penugasan di seluruh wilayah Indonesia merupakan bagian dari pembinaan karier dan penguatan instansi Kementerian PU.
 |
| Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu, 22 Juli 2026 |
Ia menyebut, tugas utama instansinya membangun dan memelihara infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, sebagian besar ASN Kementerian PU memang harus bertugas di luar Jakarta.
Dody menilai mutasi merupakan proses yang lazim dalam organisasi besar dan tidak perlu dimaknai sebagai hukuman. Ia menambahkan, perpindahan pegawai juga menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pengembangan kompetensi ASN.
"Kalau mutasi, menurut saya barang yang biasa, dari 38.000 pegawai, maksimal empat ribu di kantor Pattimura Jakarta ini. Ibaratnya, kalau saya punya sepuluh orang pegawai, cuma satu orang yang ada di Jakarta selebihnya tersebar di Indonesia," kata Menteri Dody kepada awak media usai bertemu Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu, 22 Juli 2026.
Menurut Dody, pegawai yang terlalu lama menduduki satu jabatan berpotensi mengalami stagnasi dalam pengembangan kinerja. Karena itu, lanjut dia, mutasi diperlukan agar kemampuan ASN dapat diuji pada lingkungan kerja berbeda.
"Sebetulnya bukan hukuman, proses biasa saja. Sebagai ASN harus bersedia ditempatkan di mana saja," ujarnya.
Dody mengatakan penugasan di daerah memberi kesempatan ASN belajar langsung dari kondisi lapangan dan masyarakat setempat. Menurutnya, pengalaman tersebut tidak selalu diperoleh melalui pendidikan formal maupun bekerja di kantor pusat.
Ia menilai pengalaman bertugas di berbagai daerah akan memperkaya kemampuan ASN dalam menjalankan tugas pembangunan infrastruktur. Bekal tersebut diharapkan menjadi modal ketika pegawai dipercaya mengemban jabatan yang lebih tinggi di kemudian hari.
“Justru daerah itu adalah tempat mereka diangkat harkat martabatnya, lebih dipinterkan lagi, jadi dengan begitu lebih mudah nanti. Kemudian nanti masuk Jakarta, jadi Dirjen atau even Menteri jika memang mempunyai kemampuan ke arah sana,” ucap Menteri PU .(*)
