Presiden Prabowo dan Ratu Máxima Bahas Penguatan Inklusi Keuangan di Indonesia
Font Terkecil
Font Terbesar
Jakarta : Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Ratu Máxima dari Belanda, yang juga menjabat sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 27 November 2025.
 |
| doc: (BPMI Setpres) |
Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, mencerminkan komitmen Indonesia dalam mempercepat agenda inklusi keuangan dan kesehatan finansial sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi Ratu Máxima dalam memajukan konsep kesehatan keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. “Yang Mulia Ratu Máxima, sekali lagi saya ingin menyambut Anda di Indonesia dan menyampaikan penghargaan yang mendalam atas kunjungan Anda di sini dalam peran Anda sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Keuangan,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menilai Indonesia membutuhkan strategi nasional yang kuat dan terstruktur, termasuk rencana pembentukan dewan lintas sektor yang akan memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk mempercepat implementasi kebijakan. “Saya pikir ini adalah sesuatu yang nyata dan kita bisa bergerak sangat cepat,” tegasnya.
Ratu Máxima menyampaikan apresiasi atas kemajuan Indonesia dalam memperluas akses layanan keuangan. Namun, ia menekankan bahwa tujuan akhir dari inklusi keuangan adalah memastikan masyarakat memiliki kehidupan yang lebih stabil dan terlindungi dari risiko. “Saya pikir sekarang saatnya melihat alasan di balik inklusi keuangan. Kita ingin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik hari ini dan esok, serta tidak terjerumus dalam masalah. Jadi, saya pikir itulah inti dari kesehatan finansial,” tuturnya.
Ratu Máxima juga menilai Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan, namun tetap perlu memperkuat pelaksanaan program agar manfaat inklusi keuangan benar-benar dirasakan masyarakat kecil, pekerja informal, dan pelaku UMKM.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan komunitas internasional dalam pembangunan arsitektur kebijakan keuangan nasional. Fokus utamanya meliputi perluasan akses layanan keuangan yang aman dan terjangkau, peningkatan literasi serta ketahanan finansial keluarga, hingga implementasi program langsung yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan bilateral ini sekaligus membuka peluang besar bagi percepatan transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan keadilan, akses setara, dan keberlanjutan sosial.(*)
